ITB Dukung Kemenkeu Bentuk Student Loan

ITB Dukung Kemenkeu Bentuk Student Loan

Bima Bagaskara - detikJabar
Rabu, 31 Jan 2024 22:15 WIB
ITB buka suara soal pembayaran UKT lewat Danacita.
ITB buka suara soal pembayaran UKT lewat Danacita. (Foto: Bima Bagaskara)
Bandung -

Institut Teknologi Bandung (ITB) mendukung penuh Kementerian Keuangan untuk mengkaji pembentukan student loan (pinjaman pelajar). Hal ini setelah tawaran pembayaran uang kuliah di ITB via pinjol menjadi sorotan publik.

Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan ITB Muhamad Abduh mengatakan, program student loan sebenarnya sudah ada sejak zaman orde baru.

Mengutip detikEdu, program student loan sempat diperkenalkan pada awal tahun 1982. Saat itu Pemerintah RI memberikan subsidi pendidikan dengan program bernama Kredit Mahasiswa Indonesia (KMI).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun menurut Abduh, program student loan saat itu tidak berjalan baik lantaran teknologi seperti pencatatan nomor induk belum secanggih sekarang. Karena itu, student loan di era Presiden Soeharto kala itu tidak bertahan lama sebelum ditiadakan di pertengahan 1980-an.

"Itu dulu pernah ada saat zaman orde baru ya. Zaman dulu kita tahu teknologi masih tidak terlalu baik, misalnya KTP, sekarang sudah lebih baik dan tentunya hal seperti itu mungkin membuat program student loan menjadi tidak baik, sehingga memang ditutup," ucap Abduh di Gedung Rektorat ITB, Rabu (31/1/2024).

ADVERTISEMENT

Abduh mengungkapkan, ITB sejak tahun 2020 selalu mengupayakan adanya program student loan. Hal itu dilakukan dengan cara meminta kepada perbankan atau lembaga keuangan yang ingin bekerjasama dengan ITB untuk memberikan program pinjaman bagi mahasiswa.

"Dan mulai 2020 kami selalu ketika perbankan atau mitra lain datang, kami selalu bertanya, punya gak program student loan ini, karena ada pasarnya. Pasar dari segi ada yang mau meminjam, contohnya mahasiswa pascasarjana itu banyak sekali," ungkapnya.

Dia menjelaskan, mahasiswa pascasarjana lebih membutuhkan program student loan lantaran kewajiban mereka membayar penuh uang kuliah tanpa ada bantuan apapun. Sedangkan mahasiswa tingkat sarjana, masih mendapat subsidi dari pemerintah.

"Kita menganggap itu (pascasarjana) sebagai private goods bukan publik goods. Kalau publik goods negara harus masuk, kalau private goods dia harus bayar. Nah ternyata ada untuk yang pascasarjana, tapi kalau S1 belum ada, karena isunya siapa yang akan menjamin," ujar Abduh.

Namun Abduh menginginkan program student loan yang tersedia diberikan langsung oleh pemerintah. Karena itu, dia mengharapkan pemerintah bisa turun tangan membentuk student loan. Hal itu menurutnya jadi bentuk kepedulian pemerintah terhadap pendidikan.

"Kami sebenarnya akan sangat mendukung jika itu (student loan) ada karena itu bagian dari kepedulian negara untuk menyediakan pendanaan bagi pendidikan," jelasnya.

Lebih lanjut, Abduh menuturkan saat ini adalah waktu yang tepat untuk pemerintah membentuk kembali student loan. Ini mengingat teknologi mengenai data diri bagi mahasiswa sudah tersusun dengan rapi.

"Saya pikir itu suatu hal yang masuk akal sekarang ini, teknologi nya sudah ada, data NIK satu, itu bisa di trace kemana-mana. Dulu mungkin bisa saja hilang. Saya pikir ini adalah kesempatan (membentuk student loan)," katanya.

"Tapi itu suatu hal yang mungkin sekali terjadi dan kedepannya kami secara formal sudah mendukung ke Kementerian Keuangan dan Dikti kalau mau men-setup itu (student loan)," sambungnya.

Rektor ITB Reini D. Wirahadikusuma juga mendukung penuh konsep student loan yang saat ini tengah dibahas di Kementerian Keuangan. Menurutnya konsep ini bisa mengatasi masalah pembiayaan yang dialami mahasiswa selama ini

"Kami dukung konsep student loan tanpa bunga yang sedang dibahas Kemenkeu. Dana student loan diharapkan membantu adik-adik mahasiswa generasi berikutnya. Setelah penerima loan lulus dan bekerja, mereka dapat mengembalikan dana tersebut," ucap Reini.

(bba/yum)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads