Respons Positif DPRD Jabar Usai Pembubaran JQR

Pemprov Jawa Barat menghentikan program Jabar Quick Response (JQR) yang selama ini menjadi lembaga bantuan kemanusiaan di Jabar. Program JQR yang digagas saat Ridwan Kamil menjabat Gubernur Jabar tidak dilanjutkan oleh Pj Gubernur Bey Machmudin.

DPRD Jabar juga bersuara terkait pembubaran JQR. Wakil Ketua Komisi III DPRD Jabar Sugianto Nanggolah menyebut sudah selayaknya program pemerintah yang tidak efektif untuk dihentikan. Hal itu agar program tersebut tidak membebani APBD. "Saya sangat setuju, karena selama ini enggak ada kiprahnya juga. Memang harus ada pembenahan menyeluruh," kata Sugianto, Rabu (3/1/2024).

Apalagi kata dia, Pemprov Jabar telah memiliki OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang punya tupoksi dan fungsi yang serupa dengan JQR seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial (Dinsos). "Kaitannya yang menghabiskan biaya, APBD. Lebih baik dibubarkan," ungkapnya.

Hal serupa juga disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Jabar Yunandar Rukhiadi Eka. Menurutnya program JQR tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan cenderung mengambil alih fungsi OPD. Seharusnya kata dia, JQR bisa melakukan sesuatu lebih dari itu.

"Itu bukan quick response tapi kedaruratan saja. Mengambil alih kerjaan orang lain. Hal seperti itu, tidak perlu ada lembaga sendiri," singkatnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Jabar Sabil Akbar menambahkan, pembubaran sebuah program pemerintah adalah hal yang wajar seiring dengan bergantinya tonggak kepemimpinan. Namun kata Sabil, pembubaran JQR harus dibarengi dengan adanya program baru yang jauh lebih baik.

"Iya terkait pembubaran itu kan, adanya pergantian pimpinan itu hal yang biasa, yang penting harus ada pergantian secara tranformasi yang lebih objektif, jangan sampai dibubarkan karena sifatnya kemanusiaan, harus ada pergantian seperti apa," ucap Sabil.

"Karena sifatnya kemanusiaan apalagi aduan secara elektronik kan hal yang paling fleksibel dan respons cepat. Jadi harus ada yang lebih baik lagi," pintanya.

Selain itu, dia juga mengingatkan agar pembubaran JQR tidak dilakukan dengan alasan politis. Meski begitu, Ketua Fraksi Nasdem DPRD Jabar ini juga mendukung langkah Pemprov Jabar terkait pembubaran JQR.

"Pembubaran kan analisanya saya gak tahu ya, tapi jangan dikaitkan dengan hal politis. Yang pasti saya secara pribadi mendukung hal yang dilakukan, asal ada pergantian yang lebih baik," pungkasnya.