.webp)
Pj Gubernur Bey Machmudin melantik 2 Penjabat (Pj) kepala daerah baru di Jawa Barat. Keduanya ditugaskan untuk memimpin daerah tersebut hingga pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 mendatang.
Dalam keterangannya, dua pejabat yang dilantik Bey yaitu Kepala Kesbangpol Jabar Iip Hidajat yang ditunjuk menjadi Pj Bupati Kuningan dan Kadinsos Ida Wahida Hidayati sebagai Pj Wali Kota Banjar. Sementara, Wakil Bupati Karawang Aep Syaepuloh dilantik menjadi Bupati Karawang menggantikan Cellica Nurrachadiana.
Setelah melantik dan mengambil sumpah jabatan, Bey Machmudin kemudian menitipkan sejumlah pesan kepada tiga kepala daerah yang telah ditetapkan. Mereka diminta menjalankan amanah dengan penuh integritas, transparan, dan berkelanjutan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jalankan amanah sebaik-baiknya dan jadilah pemimpin yang mendengar dan merespons kebutuhan masyarakat serta berperan akrif dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan," kata Bey di Gedung Sate, Senin (4/12/2023).
Bey juga mengingatkan bahwa Jabar beberapa waktu lalu telah mendeklarasikan Jabar Anteng (Aman, Netral, Tenang) dan Jabar Akur (Aman, Kondusif, Rukun) untuk mewujudkan Pemilu damai. Deklarasi tersebut menurutnya, bukan hanya sekedar seremoni dan harus diterapkan ketiga kepala daerah tersebut.
"Mohon agar deklarasi tersebut tidak hanya seremonial tapi diterapkan dalam pelaksanaannya di wilayah masing-masing. Bapak, Ibu harus dapat menjamin pelaksanaan pemilu dengan aman, damai dan lancar serta mampu menjaga netralitas ASN, TNI, Polri," ujar Bey Machmudin.
Selain itu, musim penghujan yang kini telah memasuki hampir seluruh wilayah Jabar harus menjadi perhatian serius kepala daerah. Bey mengatakan, bencana alam hidrologis yaitu banjir dan longsor harus terus diwaspadai.
Untuk itu, kepala daerah diminta rajin turun ke lapangan mengingatkan masyarakat akan potensi bencana alam tersebut dan mengamankan warga yang bermukim di titik rawan bencana.
"Jangan bosan pada musim hujan ini turun ke lapangan karena banyak saudara-saudara kita yang bermukim di wilayah rawan longsor," ujar Bey.
"Kita sebagai penyelenggara pemerintahan harus memberikan respons cepat kepada masyarakat jangan sampai masyarakat mengeluh karena ada masalah di lapangan yang tidak kita selesaikan," pungkasnya.
(ral/sud)
