.webp)
Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang mencatat ada 129 kasus baru orang yang terinfeksi virus HIV (Odhiv) per November 2023. Adapun total Odhiv yang telah menjalankan perawatan dukungan pengobatan (PDP) ada 881 orang.
Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sumedang Deti Rahmawati, kepada wartawan saat konferensi pers dalam rangka Hari Aids Sedunia yang digelar di Kantor Dinas Kesehatan Sumedang, Kamis (30/11/2023).
Dari jumlah kasus baru HIV itu, diketahui, bahwa 5 kasus di antaranya menimpa ibu hamil. Sementara untuk yang tertinggi menimpa kepada mereka yang melakukan hubungan lelaki seks lekaki (LSL) yakni sebanyak 32 kasus.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Data itu dilihat dari sebaran kasus HIV berdasarkan golongan populasi," ujar Deti.
Deti memaparkan, selama ini pihaknya telah melaksanakan sebuah program pelayanan HIV dengan melakukan screening (penyaringan) atau tes HIV kepada 20.936 orang sepanjang tahun 2023 ini.
"Kemudian dari sana didapati seperti di antaranya untuk pasien TB HIV ada 10 kasus, kemudian HIV saja atau Odhiv baru ada 129 kasus, lalu Odhiv dengan inisiasi ART (Anti Retroviral Therapy) ada 124 kasus dan Odhiv yang diperiksa vira loud (VL) ada 154, kemudian Odhiv dengan VL tersupresi ada 143 kasus," paparnya.
Dalam rangka untuk menggapai target new zero HIV/Aids pada 2030, kata Deti, saat ini Kabupaten Sumedang telah memiliki 14 fasilitas pelayanan kesehatan yang telah membuka layanan PDP.
"Layanan PDP itu di antaranya dilaksanakan di RSUD Sumedang serta 13 Puskesmas di antaranya Puskesmas Tanjungsari, Cimalaka, Tomo, Jatinunggal, Sukamantri, Buahdua, Ganes, Darmaraja, Situ, Kotakaler, Haurgombong, Paseh dan Rancakalong," paparnya.
Deti menilai keberadaan layanan PDP di beberapa Puskesmas telah cukup membantu bagi para Odhiv yang akan melakukan pengobatan.
Sebab selama ini, sambung Deti, salah satu faktor penyebab para Odhiv berhenti melaksanakan terapi pengobatan adalah lantaran akses yang cukup jauh untuk menuju kepada layanan pengobatan.
"Kalau dulu layanan pengobatan mesti ke rumah sakit dan cukup jauh sehingga ini jadi salah satu faktor para Odhiv berhenti melakukan terapi pengobatan, faktor lain adanya kejenuhan dari para Odhiv karena harus makan obat terus tapi dengan adanya layanan PDP maka ini akan mendekatkan layanan ke penderitanya," tuturnya.
Dalam menekan angka HIV, Dinas Kesehatan Sumedang juga mendapat dukungan anggaran dari APBD Sumedang dan Global Fund kemudian stok logistik yang memadai serta pencatatan laporan yang terintegrasi dalam sebuah aplikasi bernama Sistem Informasi HIV AIDS (SIHA) 2.1.
"Jadi semua Puskesmas itu harus melakukan pelaporannya dalam aplikasi ini, kemudian untuk tahun kedepannya akan ada aplikasi Satu Sehat Seluruh Indonesia, itu akan masuk juga," paparnya.
(sud/sud)
