.webp)
Majelis Ad Hoc Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya terus mendalami kasus kematian bayi 1,5 Kg usai dilahirkan di Klinik A. Upaya pengumpulan informasi dan kronologi kejadian yang dilakukan Dinas Kesehatan, tak hanya meliputi dari pihak Klinik dan pasien saja.
Dinas Kesehatan juga meminta keterangan dari dua rumah sakit yang ada di Kota Tasikmalaya, yaitu RSUD dr Soekarjo dan RS Jasa Kartini.
"Kami panggil semua pihak yang pernah bersinggungan dengan bayi tersebut baik secara langsung mau pun tidak langsung. Selain pihak klinik A, pihak RSUD dr Soekarjo dan RS Jasa Kartini juga kami panggil," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya Uus Supangat, Selasa (21/11/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun demikian Uus tidak membeberkan keterkaitan dua rumah sakit tersebut sehingga ikut dimintai keterangan terkait kasus kematian bayi 1,5 Kg ini.
Hanya saja berdasarkan keterangan keluarga pasien, setelah bayi dinyatakan meninggal dunia oleh Klinik A, pihaknya membawa bayi ke RS Jasa Kartini.
"Pada Selasa malam setelah dinyatakan meninggal oleh klinik, kami masih penasaran karena tubuhnya masih hangat, kami bawa ke RS Jasa Kartini, tapi memang sudah meninggal dunia," kata Erlangga, ayah bayi tersebut, Kamis (23/11/2023).
Sementara untuk keterkaitan RSUD dr Soekarjo, menurut Erlangga pihaknya tidak mengetahui pasti. Namun usai bayi dilahirkan, pihak Klinik mengaku sempat menghubungi RSUD dr Soekarjo. "Waktu bayi sudah dilahirkan, petugas Klinik sempat mengatakan mereka sedang konsultasi ke rumah sakit karena bobot bayinya 1,5 Kg," kata Erlangga.
Sementara itu heboh permasalahan ini juga disikapi oleh Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya. Para wakil rakyat ini turun tangan dengan mendatangi langsung Klinik A.
"Kemarin kami dari Komisi IV DPRD didampingi oleh Dinas Kesehatan melakukan inspeksi mendadak ke klinik. Kami ingin mendengar langsung penjelasan klinik terkait masalah yang menjadi sorotan publik," kata Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya Murjani, Kamis (23/11/2023).
Menurut Murjani, pihaknya diterima oleh pimpinan klinik dan mendapatkan penjelasan langsung terkait permasalahan itu. Namun demikian Murjani mengaku enggan membeberkan penjelasan yang diberikan pihak klinik. "Kami hanya ingin mendengar langsung penjelasan pihak Klinik, kami tidak dalam posisi menilai mana yang benar dan mana yang salah," kata Murjani.
DPRD menurut Murjani menyerahkan permasalahan ini kepada pihak Dinas Kesehatan yang telah membentuk Majelis Adhoc untuk menginvestigasi masalah ini.
"Lihat nanti hasil Majelis Adhoc, itu sudah sesuai Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Jadi supaya clear dan objektif kita tunggu saja hasil tim Majelis Adhoc," kata Murjani.*
(yum/yum)
