.webp)
Pihak kepolisian mengubah sistem cek fisik kendaraan menjadi digital atau elektronik saat ini. Salah satu yang menjadi pilot projectnya yakni Satlantas Polres Cimahi.
Kasubdit BPKB Ditregident Korlantas Polri Kombes Sumardji mengatakan pelayanan yang diubah juga termasuk pengurusan BPKB. Perubahan itu diterapkan untuk meminimalisir terjadinya praktik pungli.
"Jadi kita terapkan cek fisik digital atau elektronik ini serta BPKB prototype di Polres Cimahi dan Polres Pati sebagai pilot project," kata Sumardji saat ditemui di Mapolres Cimahi, Sabtu (11/11/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu di tengah semakin canggihnya perkembangan zaman menjadi serba elektronik, juga perlu diikuti oleh pelayanan di kepolisian terutama berkaitan dengan kendaraan.
Sementara itu pantauan detikJabar, cek fisik kendaraan ini jauh lebih mudah. Pemohon tetap berada di kendaraannya. Nantinya ada kamera kecil yang akan memotret nomor rangka kendaraan. Tak ada lagi sistem manual gesek nomor rangka.
Ada empat kamera beserta monitor yang disediakan untuk menunjang sistem elektronik tersebut. Nantinya kamera yang akan mengambil gambar nomor rangka mesin yang biasanya digesek manual.
Cek fisik kendaraan dengan menggunakan sistem elektronik ini meliputi pengecekan nomor rangka kendaraan, emisi gas buang, fungsi rem, kondisi ban, hingga atribut kendaraan lainnya.
"Kita mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat yang serba cepat. Kita berbenah, kalau dulu cek fisik kendaraan harus masuk dan bongkar kendaraan, sekarang tinggal pakai kamera endoskopi. Tentu juga agar menekan pungli," kata Sumardji.
Selain di Polres Cimahi dan Polres Pati, pihaknya bakal menyalurkan perangkat peralatan cek fisik digital secara bertahap ke 180 porles se-Indonesia.
"Jadi tadi, untuk pilot project baru Polres Cimahi dan Polres Pati. Untuk 180 polres lainnya, perangkat sedang disiapkan dan akan disebarkan, tapi bertahap," kata Sumardji.
Selain itu, tengah disusun sistem e-arsip yang akan berlaku mulai awal 2024. E-arsip itu juga sebagai bentuk efisiensi dan kemudahan penyimpanan berkas terutama mutasi kendaraan.
"Termasuk untuk perubahan data lainnya, nanti kita buat standar waktu misal mutasi keluar hanya butuh 2 hari. Biasanya kan bisa sampai berbulan-bulan," tutur Sumardji.
(dir/dir)
