.webp)
Relawan Anies Baswedan, Change Indonesia, kembali mendatangi kantor Ombudsman Jawa Barat untuk melengkapi laporan mengenai insiden di Gedung Indonesia Menggugat (GIM), Kota Bandung beberapa waktu yang lalu. Mereka pun memastikan tidak akan berdamai dengan Pemprov Jabar selaku pihak yang dilaporkan relawan ke Ombudsman.
Presidium Change Indonesia Acep Jamaludin mengatakan, Ombudsman sempat menawarkan rekonsiliasi saat meminta keterangannya mengenai laporan yang telah dilayangkan. Namun Acep menegaskan, sesuai kesepakatan, relawan Anies tidak mau berdamai dengan Pemprov Jabar dan tetap pada tuntutan mereka.
"Ombudsman tadi menawarkan solusi permasalahan dengan Pemprov, ada beberapa tawaran rekonsiliasi seperti surat permintaan maaf secara tertutup. Tapi kami menyepakati, kami akan menolak hal seperti itu dan kami tidak akan berdamai dalam perkara ini," katanya kepada detikJabar, Selasa (7/11/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebagaimana diketahui, dalam laporan ini, terdapat sejumlah nama pejabat di Pemprov Jabar yang dilaporkan oleh Change Indonesia. Mulai dari Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemprov Jabar Benny Bachtiar, dan Kepala UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Pemprov Jabar Ary Heriyanto.
Change Indonesia kata Acep, tetap menuntut permintaan maaf dari Bey Machmudin cs secara terbuka. Sebab menurut mereka, Bey dituding telah melakukan maladministrasi dengan cara membatalkan secara sepihak izin penggunaan GIM yang telah mereka tempuh sebelumnya.
"Tuntutan kami tetap 2 hal, yaitu ganti rugi Rp 1 dan menuntut Pemprov Jabar meminta maaf di media massa secara terbuka," tegasnya.
Sekedar diketahui, Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin diadukan relawan Anies Baswedan, Change Indonesia, ke Ombudsman. Bey dilaporkan sebagai buntut insiden batalnya Anies menggelar diskusi di Gedung Indonesia Menggugat (GIM), Kota Bandung.
Bey dianggap sudah bertindak diskriminasi karena mencabut izin penggunaan GIM yang telah mereka ajukan. Relawan ini mengklaim, sudah mengantongi surat izin yang akhirnya dicabut tiba-tiba sehari sebelum pelaksanaan diskusi bersama Anies Baswedan.
Selain itu, relawan juga mengaku kecewa dengan penjelasan Bey Machmudin soal insiden GIM. Sebab, jika alasannya adalah larangan penggunaan gedung pemerintah untuk kegiatan politik, mereka mempertanyakan acara Ketum PSI Kaesang Pangarep di Sport Jabar Arcamanik yang mendapatkan izin penyelenggaraan.
(ral/mso)
