.webp)
Jawa Barat menjadi satu dari lima provinsi di Indonesia yang punya angka kerawanan Pemilu tertinggi. Dalam rilis Bawaslu, Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) di Jawa Barat ada di angka 77,08 persen dan berada di urutan keempat.
Sementara untuk dimensi penilaian IKP, Jabar menempati urutan ke-6 pada konteks sosial dan politik dengan skor 74,91. Kemudian pada dimensi penyelenggaraan Pemilu, Jabar menempati urutan ke-8 dengan skor 83,38, dimensi kontestasi di urutan ke-6 dengan skor 83,71 dan dimensi partisipasi di urutan ke-7 dengan skor 42,07.
Kemudian berdasarkan penilaian agregasi perhitungan dari kabupaten/kota, Jabar menempati urutan ke-6 pada IKP 2024. Jabar mendapat skor 39,72, sementara di posisi pertama di tempati Banten dengan skor 45,18, Papua 45,09, Maluku Utara 42,35, Sulawesi Tengah 41,70 dan DI Yogyakarta 41,37.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan penilaian agregasi kabupaten/kota, Jabar menempati urutan ke-11 pada dimensi sosial politik dengan skor 36,40. Kemudian pada dimensi penyelenggaraan pemilu di posisi ke-5 dengan skor 51,56, dimensi kontestasi di urutan ke-4 dengan skor 38,70 dan dimensi dimensi partisipasi di urutan ke-6 dengan skor 6,22.
Menanggapi hal itu, KPU Jabar tidak menampik kerawanan Pemilu menjadi tantangan yang harus dihadapi pada pesta demokrasi tahun 2024 mendatang. Belum lagi, Jabar adalah provinsi dengan daftar pemilih tetap (DCT) terbesar dengan 35,7 juta orang.
"Kita itu kan ingin melaksanakan pemilu yang inklusif yah, Jabar itu tidak bisa di halang-halangi, Jabar itu pertama DPT terbesar, geografis juga terluas, isu-isu pasti ada," ungkap Ketua KPU Jabar Ummi Wahyuni, Selasa (16/10/2023).
Karena itu, Ummi menyatakan KPU Jabar akan melakukan koordinasi intens dengan KPU di 27 kabupaten/kota dan stakeholder terkait lainnya.
"Makannya sinergi dengan semua pihak stakeholder itu penting buat kita dan kami juga sampaikan pada teman-teman 27 kabupaten/kota, lakukan hal yang sama, sinergi dengan semua stakeholder," tegasnya.
(bba/mso)
