.webp)
Pihak kepolisian mewaspadai gelombang aksi massa imbas dari putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan syarat minimal usia calon wakil presiden RI. Polisi disiagakan di Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat.
Kapolres Cimahi AKBP Aldi Subartono mengatakan pengawasan dan penjagaan lebih ketat dilakukan di kantor KPU dan Bawaslu wilayah Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat.
"Tempat yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu seperti Kantor KPU, Bawaslu, serta gudang logistik jadi prioritas pengawasan dan pengamanan setelah ada putusan MK," kata Aldi saat ditemui di Mapolres Cimahi, Selasa (17/10/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pelaksanaan pengamanan akan disesuaikan dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Namun sampai saat ini, pihaknya belum menerima adanya rencana aksi pascaputusan MK tersebut.
"Untuk kebutuhan personel akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan, kita akan pantau terus. Sampai sejauh ini situasinya masih kondusif," kara Aldi.
Disinggung soal daerah rawan konflik menjelang pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024 mendatang, Aldi mengatakan sampai saat ini pihaknya masih melakukan mitigasi.
"Kita terus petakan karena kondisinya dinamis. Bisa saja hari ini aman besok menjadi rawan, hari ini rawan besok aman. Kita juga koordinasi terus dengan instansi terkait," ucap Aldi.
Selain itu, Aldi juga memerintahkan anggotanya untuk meminimalisir terjadinya gangguan kamtibmas seperti gesekan antarkelompok hingga potensi perjudian.
"Tentu segala gangguan kamtibmas kita akan antisipasi. Bisa saja muncul potensi gesekan kelompok, pendukung, hingga perjudian. Kita akan tindak tegas," kata Aldi.
Apel Pasukan Pengamanan Pemilu
Untuk Pemilu serentak 2024, Aldi mengatakan Polres Cimahi menyiagakan 1.190 personel gabungan. Personel itu bahkan sudah mendapatkan pelatihan saat Sispamkota 2023 beberapa hari lalu.
"Kami siagalan sekitar 1.190 personel TNI-Polres Cimahi bersama Dishub-Satpol PP-Linmas. Tentu kondusifitas selama pelaksanaan Pemilu nanti jadi sorotan," kata Aldi
(dir/dir)
