Pihak kepolisian masih memetakan daerah rawan konflik antarkelompok di Jawa Barat menjelang pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024 mendatang. Kekuatan personel pun sudah disiapkan.
"Untuk daerah rawan konflik sampai saat ini sedang kita petakan. Tentu akan berkembang terus," kata Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Akhmad Wiyagus saat ditemui di Cimahi, Kamis (12/10/2023).
Pihaknya sudah menyiapkan personel yang telah dilatih untuk mengawal jalannya pemilu 2024. Hal itu terlihat dari persiapan yang terus dilakukan salah satunya saat latihan gabungan simulasi pengamanan Pemilu 2024 di Lapangan Brigif, Kota Cimahi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini latihan gabungan sebagai bentuk kesiapan Polda Jabar menghadapi pemilu 2024. Jumlah personel dua pertiga kekuatan," ujar Akhmad.
Sementara itu Pj Gubernur Jawa Barat, Bey T. Machmudin mengatakan semua wilayah di Jawa Barat menjadi prioritas pengamanan saat Pemilu Serentak 2024 berlangsung.
"Untuk daerah rawan konflik tentu dipetakan, dan semua menjadi prioritas keamanan dan perhatian," ujar Bey.
Aspek penting yang turut disoroti oleh Bey yakni hal masyarakat Jawa Barat yang sudah memasuki usia sebagai pemilih mesti terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024.
"Masyarakat harus melakukan pengecekan DPT, itu aspek paling mendasar. Jadi apakah yang sudah punya hak suara sudah terdata atau belum," tutur Bey.
Bey menjelaskan saat pemilu nanti, masyarakat dan simpatisan salah satu calon berhak menyampaikan ketidakpuasannya dengan berbagai cara salah satunya unjuk rasa.
"Kemudian untuk simpatisan (paslon), setiap tahapan pemilu sudah ada saksi. Kita negara demokrasi, untuk unjuk rasa itu hak tapi jangan anarkis dan sebagainya," kata Bey.
(dir/dir)