.webp)
Relawan Anies Baswedan, Change Indonesia mengadukan Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin ke Ombudsman. Aduan ini merupakan buntut insiden batalnya Anies menggelar diskusi di Gedung Indonesia Menggugat (GIM), Kota Bandung beberapa waktu lalu.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri menanggapi santai aduan relawan Anies itu. Kepala Diskominfo Jabar Ika Mardiah mempersilakan siapapun untuk menyampaikan pendapat. Menurutnya aduan itu adalah hal yang wajar.
"Kami menyikapinya biasa saja, silakan kalau mau diadukan," ucap Ika saat dikonfirmasi detikJabar, Kamis (12/10/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu proses yang biasa," imbuhnya.
Ika mengatakan, Pemprov Jabar selanjutnya akan menunggu langkah dari Ombudsman terkait aduan tersebut. Dia menegaskan, apa yang dilakukan Pemprov Jabar terkait acara Anies di GIM pada Minggu (8/10/2023) kemarin sudah tepat.
"Ya sudah tepat," singkatnya.
Sebelumnya diberitakan, Presidium Change Indonesia Eko Arif Nugroho mengatakan jika Bey Machmudin telah bertindak diskriminasi karena mencabut izin penggunaan GIM yang mereka ajukan.
Menurutnya saat itu panitia acara sudah mengantongi surat izin yang akhirnya dicabut tiba-tiba sehari sebelum pelaksanaan diskusi bersama Anies Baswedan.
"Yang kami adukan soal diskriminasi, kesewenang-wenangan, tidak profesional dan soal mal administrasi karena membatalkan acara secara semena-mena yang sudah kami urus izinnya," kata Eko kepada wartawan usai membuat pengaduan di kantor Ombudsman Jabar, Kamis (12/10/2023).
Selain Bey, relawan juga mengadukan Kadisparbud Jabar Benny Bachtiar serta Kepala UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat selaku pengelola GIM. Ketiganya dianggap telah diskriminatif karena membatalkan sepihak acara diskusi akhir pekan lalu tersebut.
Selain itu, Eko mengaku kecewa dengan penjelasan Bey Machmudin soal insiden GIM. Jika alasannya adalah larangan penggunaan gedung pemerintah untuk kegiatan politik, Eko kemudian mempertanyakan acara Ketum PSI Kaesang Pangarep di Sport Jabar Arcamanik.
"Jadi kenapa ini diskriminasi? Karena ada kegiatan lain yang ternyata diizinkan. Kan di hari sama, ada acara partai yang itu menggunakan fasilitas atau gedung pemerintahan," ungkapnya.
"Di gedung yang sama, di GIM, beberapa kali juga dilakukan aktivitas politik. Pertanyaannya kan, kenapa kami sampai ditutup. Ini jelas peristiwa yang mencoreng Pj Gubernur," tuturnya menambahkan.
(bba/sud)
