.webp)
Dikdik Suratno Nugrahawan dicopot sebagai Pj Wali Kota Cimahi oleh Meteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Pencopotan Dikdik dilakukan saat rapat koordinasi pengendalian inflasi 2023.
Keputusan yang dikeluarkan Tito menyedot perhatian publik. Begitupun dengan Pengamat Kebijakan Publik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan.
"Walaupun itu kewenangan pemerintah dari sisi hukum bisa dimaklumi. Tapi dari sisi etik birokrasi harusnya jangan dulu dicopot tapi diberi peringatan, sama halnya dengan ASN ada peringatan tergantung kesalahannya," kata Cecep dikonfirmasi via sambungan telepon, Selasa (10/10/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Cecep mengungkapkan, terkait inflasi tidak semata-mata persoalan wali kota saja, karena banyak yang terlibat di dalamnya.
"Karena ada private sektor di sana, banyak hal yang hemat saya yang harus dihitung, termasuk misalnya ini lucky and not lucky, keberuntungan atau tidak, mau wali kota siapapun kalau inflasinya melorot ya bisa melorot saja, karena itu harus multi sektor penanganannya," ungkapnya.
"Itu tanggungjawab wali kota iya, tapi ada nggak tanggungjawab pemerintah provinsi dan pusat bagaimana supaya wali kotanya juga bisa berkinerja baik," tambahnya.
Cecep tegaskan, soal mengganti Pj Bupati wali kota sekalipun gubernur merupakan hak pemerintah pusat, tapi harus lihat juga etik birokrasi.
"Ini kan Pj, mudah sekali diganti atau dicabut, soal etik birokrasi harus dijalankan dengan baik," ujarnya.
Pencopotan Dikdik sebagai Pj Wali Kota Cimahi juga menuai komentar miring dari warganet kepada Tito Karnavian. Menurut Cecep, masyarakat menjadi mengkritik balik Tito yang mengeluarkan kebijakan.
"Itukan akhirnya dibalik, ini harus ditinjau ulang oleh pemerintah pusat, karena jadi kontra produktif, inflasi di daerah harus dikendalikan, kalau yang pusat gimana dong?"
"Masalah kemiskinan, pengangguran itu bukan semat-mata masalah pemerintah daerah, itu juga masalah pemerintah pusat, kearifan dari seorang pemimpin tidak hanya sekedar kewenangan apalagi soal inflasi itu multi sektor ya, tidak hanya wali kota saja," tegasnya.
Berkaca pada kejadian ini, Cecep berharap pemerintah pusat bisa sangat arif dan bijak dalam menangani persoalan yang dihadapi setiap Pj uang diberi kepercayaan untuk memimpin wilayahnya.
"PJ ini, soal kewenangan ada yang berpengalaman ada juga yang belum, Pj ini nggak sama, ada yang gerogi mungkin baru tangani kewilayahan sehingga pemerintah pusat harus tegas dan tetukur mana pelanggaran berat diganti, ringan dan sedang, harus ada tahapan, begitu diganti tidak ada jaminan lebih baik, lebih baik pemerintah pusat intens saja berkomunikasi mungkin ada kendala di daerah berikan fasilitas dari pemerintah pusat," pungkasnya.
(wip/mso)
