Jelang Pemilu 2024, ASN Tidak Netral di Jabar Dipersilakan Mundur

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI merilis 10 provinsi yang berpotensi memiliki kerawanan netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam Pemilu 2024. Dari daftar itu, Jawa Barat termasuk di dalamnya.

Menanggapi hal tersebut, Penjabat (Pj) Sekda Jabar M Taufiq Budi Santoso meminta para ASN di Jabar hingga jajaran pegawai BUMD untuk bisa menjaga netralitas jelang Pemilu. Dia menegaskan hal itu wajib dilakukan.

"Saya pikir itu sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan bahwa kita harus netral baik itu ASN maupun (pegawai) BUMD," tegas Taufiq, Kamis (5/10/2023).

Taufiq mengatakan, jika ada ASN maupun pegawai hingga direksi BUMD di Jabar yang terlibat politik praktis, Pemprov Jabar akan memberikan tindakan tegas. Dia bahkan meminta yang bersangkutan mundur kalau terbukti ikut berpolitik.

"Kalau dia memilih kegiatan partai politik ya dipersilakan untuk mundur," katanya.

Dia juga menuturkan, saat ini ada beberapa direksi BUMD di Jabar yang mengundurkan diri karena ikut berpolitik. Namun dia tidak menyebut dari BUMD dan siapa yang dimaksudnya itu. "Sudah ada beberapa ya, cuma saya nggak hapal jumlahnya, tapi ada. Dari BUMD," ucap Taufiq.

Sementara itu, Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin mengungkapkan, Jabar dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia yakni 35,7 juta orang akan jadi barometer dalam hal kesuksesan pelaksanaan Pemilu.

Karena itu, dia menginginkan Pemilu di Jabar berjalan transparan dan ASN bisa menjunjung netralitas.

"Artinya kita akan menjadi barometer, maka kita harus bersiap dan yakin bahwa pemilihan umum di Jabar akan berlangsung aman, damai, lancar, dan transparan," singkat Bey.