.webp)
Pemerintah memperpanjang status tanggap darurat kekeringan di Kabupaten Garut. Pemda menyatakan, ada 19 kecamatan yang saat ini mengalami darurat kekeringan.
Keputusan ini, tertuang dalam Keputusan Bupati (Kepbup) Garut Nomor: 100.3.3.2/KEP.646-BPBD/2023, yang terbit pada Senin (11/9) kemarin. Dalam surat ini, Bupati Garut Rudy Gunawan menyatakan perpanjangan status tanggap darurat bencana kekeringan di Garut.
"Diperpanjang hingga 24 September 2023," katanya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Seperti dilihat detikJabar, Selasa (12/9/2023), Kepbup tersebut menyatakan ada 19 kecamatan dari 42 kecamatan di Garut, yang saat ini darurat bencana kekeringan.
Ke-19 kecamatan tersebut, antara lain Kecamatan Cigedug, Malangbong, Pakenjeng, Balubur Limbangan, Peundeuy, Kadungora, Cikelet, Sukawening dan Pameungpeuk.
Serta Kecamatan Pasirwangi, Cilawu, Selaawi, Sucinaraja, Cibiuk, Singajaya, Caringin, Kersamanah, Cisompet dan Karangpawitan.
Diwawancarai wartawan, Selasa (12/9/2023) siang, Sekretaris Daerah Garut Nurdin Yana mengatakan, langkah ini diambil karena masih ada sejumlah hal yang merupakan dampak kekeringan dan belum terselesaikan.
"Salah satunya kebutuhan mendesak masyarakat, seperti pasokan air bersih," ucap Nurdin.
Air bersih, saat ini memang masih menjadi kebutuhan yang paling krusial, bagi masyarakat di daerah-daerah tersebut. Hal itu diketahui, dari gencarnya kegiatan distribusi air bersih, yang dilakukan beragam pihak.
Mulai dari Pemkab Garut, TNI-Polri, hingga organisasi sejumlah organisasi lainnya, seperti Palang Merah Indonesia (PMI). Daerah-daerah di kawasan Utara dan Selatan Garut, menjadi yang paling utama disuplai kebutuhan airnya.
Nurdin Yana mengatakan, Pemkab Garut juga saat ini sedang menghadapi dampak dari kekeringan lainnya, yaitu gagal panen yang dialami sejumlah petani di berbagai daerah.
Data menyebut, hingga awal September 2023 ini, Pemkab Garut mencatat setidaknya ada lebih dari 22 hektare lahan sawah warga yang dipastikan mengalami gagal panen.
"Ditambah kita juga kan sedang mengantisipasi terkait terjadinya kebakaran hutan," ungkap Nurdin.
Dampak dari gagal panen yang dialami para petani sendiri, tak main-main. Saat ini, harga beras di pasaran Garut melonjak. Harga beras yang saat ini dijual di pasaran berada di kisaran Rp 13,5 ribu sampai Rp 17 ribu tergantung kelasnya.
Pemkab Garut, kemudian mengeluarkan kebijakan untuk mendistribusikan beras gratis untuk masyarakat miskin. Distribusi beras untuk masyarakat ini, diketahui sudah dilakukan sejak hari Jumat lalu. Para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang langsung ditunjuk untuk menyalurkan beras ke rumah-rumah warga.
"Door to door. Harus sampai dan jangan ada masyarakat yang tidak makan," kata Bupati Rudy Gunawan.
(orb/orb)
