.webp)
Imbas kebakaran TPA Sarimukti membuat Bandung Raya darurat sampah. Pengangkutan sampah di Bandung pun terhambat. Pemkot Bandung akhirnya membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengatasi masalah itu.
Sekadar diketahui, Gubernur Jabar Ridwan Kamil telah menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Jabar Nomor 658/Kep.579-DLH/2023 tentang Penetapan Status Darurat Sampah Bandung Raya, yang ditetapkan pada 24 Agustus 2023.
Plh Wali Kota Bandung Ema Sumarna mengaku telah merespons kepgub tersebut dengan menerbitkan keputusan Wali Kota Bandung pada hari ini, Senin (28/8/2023). Ema mengatakan pemkot bakal mengakselerasi penanganan sampah, salah satunya membentuk Satgas Kedaruratan Sampah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita juga sudah berkoordinasi dengan Forkopimda menyatakan Kota Bandung sedang darurat sampah sehingga di dalamnya kita bentuk satgas per hari ini. Saya tandatangani dan itu melibatkan semua unsur mulai dari kepolisian, TNI, dan sebagainya," kata Ema dalam keterangannya, Senin (28/8/2023).
Melihat situasi terkini di TPA Sarimukti, Ema menyebut kini pemkot menjajaki kerja sama dengan Pusat Kesenjataan Kavaleri (Pussenkav) TNI AD. Rencananya, lahan kawasan Pusat Pendidikan Kavaleri (Pusdikkav) di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, dimanfaatkan untuk penanganan sampah di Kota Bandung. Lahan tersebut memiliki luasan sekitar tiga hektare.
"Besok, kami akan menghadap Komandan Pusenkav yang punya lahan di Cirata. Kalau diizinkan kita akan manfaatkan," kata Ema.
Ema menerangkan, dengan adanya status tersebut, Pemkot Bandung siap untuk memanfaatkan anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) untuk mengatasi masalah sampah di Kota Bandung.
"Sehingga kalau perlu anggaran karena kita sudah berlakukan kedaruratan, tentu dana BTT bisa dimanfaatkan. Tapi tergantung izin Pusenkav, kalau tidak diizinkan kita tetap mendorong TPA Sarimukti tapi di sana belum normal," ujarnya.
Sampai saat ini, kata Ema ada sekitar 8 ribu ton sampah yang belum bisa diangkut. Apabila alternatif tidak diambil secepatnya maka dikhawatirkan akan semakin membengkak.
"Kalau kita 241 ritasi, kemarin Bandung baru 100 ritasi. Kalau tidak ada alternatif ini tentu akan kewalahan. Hitungannya 1.300 setiap hari sekarang sudah 8 ribu sekian ton sampah yang tidak bisa kita geser ke TPA," ungkapnya.
"Makanya kita benar-benar ingin mendapatkan data dukung untuk memanfaatkan lahan milik Pusenkav. Saya punya keyakinan itu bisa kita manfaatkan," kata Ema menambahkan.
