.webp)
Daerah otonomi baru (DOB) atau pemekaran wilayah jadi isu yang saat ini masih hangat untuk dibahas sebelum pemerintah mencabut moratorium. Jawa Barat sendiri telah mengusulkan sembilan calon daerah otonomi baru (CDOB).
Pemekaran wilayah ini penting dilakukan khususnya untuk Jawa Barat. Dengan penduduk mencapai hampir 50 juta jiwa, jumlah kabupaten/kota yang hanya 27 daerah dianggap tidak seimbang.
Wakil Ketua DPRD Jabar Ahmad Ru'yat mengungkapkan filosofi di balik sebuah daerah otonomi baru. Bagi Ru'yat, daerah otonomi baru akan memberikan dampak positif untuk masyarakat, salah satunya adalah mendekatkan pelayanan pemerintah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi filosofis pemekaran calon daerah otonomi baru ini yang pertama untuk mendekatkan pelayanan pada masyarakat supaya lebih cepat. Yang kedua untuk mempercepat proses pembangunan," kata Ru'yat dalam podcast Intip bersama detikJabar belum lama ini.
Dia mencontohkan, beberapa daerah yang dinilai sukses dimekarkan. Seperti Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Pangandaran mengalami akselerasi pembangunan yang begitu pesat.
"Kita contoh katakan lah Bandung Barat terjadi akselerasi, kemudian juga Pangandaran terjadi akselerasi itu, filosofisnya, karena hadirnya pemerintah daerah itu memiliki peran yang pertama pelayanan publik," ungkapnya.
Dengan pemekaran, kata dia, pemerintah daerah jadi lebih mudah menjangkau masyarakat. Dengan begitu, visi Jabar Juara akan lebih mudah terwujud karena SDM yang bisa ditingkatkan dengan mudahnya pelayanan hingga akselerasi pembangunan.
"Hadirnya pemerintah daerah untuk menciptakan rasa aman, supaya investasi juga masuk, supaya ada kerukunan, ada gotong royong. Nah maka skala nya pemekaran sebagai suatu alternatif," ujarnya.
Lebih lanjut, politisi PKS ini juga menuturkan, dengan pemekaran, akan menambah jumlah desa yang ada di Jawa Barat. Saat ini, Jawa Barat hanya memiliki 5.312 desa, jauh di bawah Jawa Tengah dan Jawa Timur yang punya sekitar 8.000 desa.
Jumlah desa itu menurutnya akan menentukan besaran kucuran dana dari pemerintah pusat melalui dana desa yang bisa digunakan untuk pembangunan dan peningkatan kapasitas SDM.
"Bayangin coba kita hanya 5.312 (desa) apalagi dari APBN kan ada yang namanya anggaran dana desa, berarti kan pengali nya 8.000 Jawa Timur, Jawa Tengah 8.000. Kemudian kabupaten/kota dana alokasi umum dan dana alokasi khusus APBN masuk ke 38 kabupaten/kota Jawa Timur, masuk ke 35 kabupaten/kota Jawa Tengah. Sementara Jawa Barat hanya 27," jelasnya.
Selain itu, usulan CDOB juga dilakukan melalui hasil public hearing (dengar pendapat) kepada masyarakat. Hasilnya menurut Ru'yat, pemekaran wilayah di Jawa Barat adalah suatu hal yang akan dirasakan manfaat positifnya.
"Pemekaran ini suatu hal yang memang dirasakan manfaatnya," pungkasnya.
(bba/mso)
