.webp)
Sampah seolah jadi fenomena gunung es masalah untuk kota Bandung. Tahun ini, Pemkot Bandung kembali dibuat was-was dengan ditutupnya TPA Sarimukti imbas kebakaran.
Anggota Komisi C DPRD Kota Bandung, Sandi Muharram pun angkat bicara soal masalah ini. Ia mengaku khawatir sebab memang umur Sarimukti sudah tak memungkinkan. Ia pun mengkritisi langkah Pemerintah yang dirasa kurang serius.
"Jadi kan ini berulang lagi, pernah saya sampaikan pembuangan ke Sarimukti sebetulnya bukan solusi tuntas. Kota Bandung tidak punya TPA ini juga masalah awal yang besar. Kalau ada gangguan di TPA pasti terdampak langsung," kata Sandi pada detikJabar Kamis (24/8/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tapi di lain sisi Sarimukti kan pengelolaan dari Pemprov, ya sebagai warga yang ditunjuk mewakili masyarakat, kita minta Pemprov punya perhatian besar. Mulai dari anggaran, pengelolaan, pengawasan, dari Pemprov punten ini bisa dikatakan kan tidak serius," lanjutnya.
Ia menilai, jika memang sistem pengawasan dan pengelolaan di Sarimukti sudah serius, pasti musibah dan kendala di Sarimukti bisa diminimalisir.
"Seperti kebakaran diduga dari puntung rokok, itu kan pengawasannya seperti apa. Kemudian dulu sempat tidak ada anggaran solar, itu anggaran pengelolaannya gimana. Hal-hal yang kemungkinan muncul harus diantisipasi. Dan maaf ini secara kewenangan ada di Pemprov, jadi kita minta Pemprov serius perhatikan TPA," ucapnya tegas.
Namun tentu dalam penanganan jangka panjang, Pemprov Jabar tak bisa sendirian. Pihaknya pun tengah mencoba mendorong Pemkot Bandung segera merealisasi langkah-langkah yang telah direncanakan.
Salah satunya yakni meniru Gibrik Mini dari Kabupaten Banyumas. Alat pengolahan sampah ekonomis dan canggih ini memang direncanakan untuk 10 TPS di Kota Bandung. Di antaranya TPS Tegalega, Babakan Siliwangi, Suci, Cicabe, dan beberapa TPS lainnya.
Nantinya, kota Bandung akan punya Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) untuk mengelola sampah secara mandiri.
"Ini jadi pemikiran Eksekutif dan Legislatif, gibrik mini kami dorong agar dipercepat, untuk pengolahan sampah mandiri kota Bandung. 10 TPST mandiri itu rencananya disiapkan di perubahan anggaran. Intinya semua disupport pengelolaannya. Semua metode pengolahan sampah kecil dan besar memang harus jadi kesadaran semua pihak," kata Sandi.
Baca juga: Bandung Terancam Jadi Lautan Sampah |
Selain itu, pihaknya juga terus menagih kepastian dari PT BRIL yang punya kewenangan menggarap Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di kawasan Gedebage yang tak kunjung terwujud.
Banyak aturan yang perlu dikaji ulang selama perjalanan rencana pembangunan megaproyek PLTSa sejak 2013 hingga saat ini.
Mengutip keterangan yang dirilis situs Pemkot Bandung pada 2016, PLTSa ini rencananya berlokasi di Kelurahan Rancanumpang, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung dan bakal menghasilkan tenaga listrik di bawah 100 MW. Nilai investasinya tak main-main, yakni sebesar USD90 juta atau sekitar Rp850 miliar.
"Sudah saya tanyakan juga itu soal PT BRIL. Kan lumayan itu bisa menyelesaikan sekitar 500 ton. Kami sudah dorong agar segera diputuskan. Rencananya Agustus atau September 2023 akan ada keputusan. Nanti akan jelas, kalau memang mereka tidak mampu ya sampaikan dan kita cari cara lain atau yang bisa menggarap," ucap Sandi.
Ia mengaku pihaknya telah saling berdiskusi dengan Pemkot Bandung. Mereka mendorong agar manajemen dan pengawasan soal TPST bisa segera dilakukan. Selain itu, ia juga berharap masyarakat bisa ikut serta membantu penyelenggaraan program pemerintah.
"Supaya nggak digebrukeun (ditumpuk) langsung sampahnya ke Sarimukti terus. Harapannya masyarakat juga soal Kang Pisman agar konsisten dan paham. Kita khawatir masyarakat belum menjadikan Kang Pisman ini budaya, nanti semua repot lagi. Harus bisa meski perlu waktu, harus dipercepat. Tinggal Pemkot juga support untuk warga. Sedikit banyaknya pembuangan sampah ke TPS dan Sarimukti harus dikurangi," tutur dia.
(aau/dir)
