Work From Home (WFH) atau bekerja di rumah jadi salah satu upaya untuk menekan polusi di wilayah Jabodetabek. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjelaskan skema WFH sudah lebih dulu diterapkan untuk kalangan ASN di Pemprov Jabar.
Gubernur yang akrab disapa Kang Emil ini mengungkapkan jika WFH di Pemprov Jabar telah diatur dengan syarat. Pegawai yang dibolehkan WFH kata dia adalah pegawai yang tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat.
Selain itu, pegawai tersebut juga harus punya trek record baik selama bekerja. Jika tidak, Emil tidak akan menyetujui yang bersangkutan untuk WFH.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau di Jabar WFH itu diatur bersyarat, pertama mereka yang tidak berhubungan secara fisik langsung dengan pelayanan publik, kedua mereka yang trek recordnya selama ini baik, kalau trek recordnya jelek gak saya kasih kebijakan itu, untuk memastikan dia disiplin dan bertanggung jawab," tegas Emil, Kamis (24/8/2023).
Dia juga menjelaskan soal skema WFH. Ada empat formula yang telah disiapkan yakni mulai dari 4+1 hingga 1+4. Formula itu disesuaikan dengan trek record pegawai.
"Rumusnya ada 4+1 bagi yang terbaik, empat kerja di luar atau di rumah, satu di kantor. Bisa 3+2, bisa 2+3, bisa 1+4. Jadi ada empat formula itu," ujarnya.
Emil menuturkan, aturan WFH tersebut diimplementasikan setelah pandemi COVID-19 dimana banyak pegawai yang diharuskan WFH dan ternyata tidak mengganggu efektivitas pekerjaan. Dengan WFH menurut Emil, akan mengurangi sejumlah hal tidak baik seperti polusi udara hingga menekan angka stres.
"Inikan respon pasca pandemi, untuk pandemi kan bisa kenapa gak dilanjutkan. Jadi sebenarnya gara-gara ini keluar teori, berarti kalau orang kerja di rumah banyak pelayanan tetap sama. Terjadi pengurangan volume kendaraan, pengurangan stres, pengurangan biaya bensin, pengurangan polusi," ungkapnya.
Lebih lanjut, Emil menerangkan jika formula WFH itu jadi satu dari beberapa opsi untuk menurunkan tingkat polusi di Jabodetabek. Sementara solusi lainnya kata dia, ada soal konversi pembangkit listrik batu bara hingga rekayasa iklim.
"Ini akan jadi salah satu dari opsi menyelesaikan polusi di Jabodetabek, salah satu, yang lainnya, pembangkit listrik batu bara harus pelan-pelan dikonversi, kalau masih batu bara ada scruber itu kayak penyaring polusi dikasih urea jadi cairan sehingga ke udara gak begitu," jelas Emil.
"Kemudian rekayasa iklim karena cuaca kemaraunya berkepanjangan, karena gak ada hujan polusinya di udara gak ke tanah kira-kira begitu, kemudian konversi ke mobil motor listrik, kalau belum ada scruber juga di knalpotnya," lanjutnya.
Menurutnya, beberapa solusi tersebut akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat. "Jadi akhir Agustus Pak Luhut dan gubernur Jabodetabek akan lapor ke presiden rencana aksinya seperti apa," tutup Emil.
(bba/dir)