.webp)
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas menjelaskan perihal kebijakan WFH tersebut.
"Jadi kami atas saran bapak Presiden, kami sudah mengeluarkan SE (surat edaran) tanggal 18 Agustus kemarin, Kemenpan mengeluarkan SE terkait WFH untuk ASN," kata Azwar di Aula Husni Hamid, Pemda Karawang, Senin (21/8/2023).
WFH tersebut, kata Azwar, diberlakukan untuk para ASN Pemprov DKI Jakarta, maupun kementerian. Kebijakan ini diberlakukan hingga 50 persen utamanya bagi pegawai di bagian administrasi.
"WFH ini, terutama di bagian administrasi sampai 50 persen, tetapi yang menyangkut pelayanan langsung terhadap masyarakat, tetap 100 persen tidak WFH, contohnya nakes, dokter, kemudian tenaga siaga bencana, dan pemadam kebakaran tidak boleh WFH," kata dia.
Diterapkannya WFH tersebut, Azwar mengungkap bukan hanya karena persoalan polusi udara di ibu kota yang memburuk, tapi juga dalam rangka agenda persiapan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang akan digelar di Jakarta pada 5-7 September mendatang.
"Ini karena KTT (penerapan WFH), tetapi pada saat yang bersamaan ada problem polusi, nanti kita lihat lah. Kita sedang mengkaji secara komprehensif, tetapi arahan dari bapak Presiden WFH ini untuk persiapan KTT ASEAN," imbuhnya.
Kendati demikian, Azwar menegaskan, pengawasan terhadap kinerja ASN selam WFH juga tetap akan dipantau, agar tidak mempengaruhi kinerja dalam melayani masyarakat.
"Yang menjadi catatan kami ada 3, satu, yang WFH ini agar tetap bisa mencapai target kinerja, Kedua mereka (ASN yang WFH) tetap termonitor, dan yang ketiga ada instrumen untuk memonitor WFH, jangan sampai pas WFH jam kantor ada di pasar, atau pulang kampung, ini yang ke depan akan kita perbaiki," pungkasnya. (yum/yum)
