.webp)
Polusi udara di Kota Bandung masuk ke zona oranye. DPRD Bandung meminta pemerintah Kota Bandung untuk mulai waspada.
Agus Gunawan, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Bandung mengatakan hal ini jadi pertanda untuk Kota Bandung agar berbenah. Polusi jadi permasalahan di kota besar yang seharusnya jadi perhatian Pemerintah.
"Udara kurang sehat, melebihi ambang batas, ini jadi problem yang sama ya di tiap kota besar di Indonesia. Tertinggi polisi udara itu dari kendaraan bermotor, jumlahnya tiap tahun saja bertambah. Seharusnya dari pemerintah juga ada semacam warning sendiri, saat terjadi kelebihan polusi harus seperti apa dari dinas lingkungan hidup? Dinas tersebut harus bekerja sama dengan dinas lain, kolaborasi untuk cari langkahnya," kata Agus kepada detikJabar, Jumat (18/8/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Agus, ada dua penyebab dari polusi udara. Pertama dari kendaraan bermotor, kedua dari banyaknya pabrik di sekitar kota Bandung. Dua hal ini perlu dipikirkan dalam sebuah regulasi yang jelas, sebagai langkah untuk antisipasi sebelum polusi udara kota Bandung menjadi yang paling berbahaya.
"Selain kendaraan bermotor, banyaknya pabrik-pabrik ini juga harus ada unsur pengawasan juga dari Pemkot. Kan pasti ada batasannya, kalau melanggar regulasi harus ditindak. Makanya transportasi umum itu harusnya segera dipercepat, lebih digalakkan. Agar nanti masyarakat berpindah ke kendaraan umum," ujar Agus.
Namun, kata Agus, meminta masyarakat agar semuanya berpindah ke transportasi umum tentu tak semudah mengembalikan telapak tangan. Selain kebiasaan masyarakat yang merasa transportasi pribadi lebih cepat, juga karena transportasi umum tak cukup memadai untuk digunakan. Selain itu kata Agus, mudah dan murahnya orang bisa membeli kendaraan membuat perkotaan semakin padat.
"Semacam BRT, bis kota diperbaiki, ini yang penting untuk disegerahan. Sekarang kan kota Bandung transportasinya belum bagus, BRT harus nunggu lama karena pembangunan dari pemerintah pusat. Tapi kalau itu sudah berjalan, saya kita kota Bandung bisa kondusif lagi. Masyarakat juga yang penting mau berpindah," ucapnya.
"Kredit yang murah pun membuat kendaraan jadi lebih mudah dibeli. Ini memang jadi salah satu penyebab, cuma kan susah juga ya untuk dikontrol. Jadi utamanya kita perlu mengubah mindset masyarakat agar mau pindah ke kendaraan umum dulu. Kemudian yang penting ada regulasi baru. Misalnya kendaraan dibatasi, ada ganjil genap, saya rasa perlu dicoba," lanjut Agus.
Saat ditanya apakah kesiapan menggunakan transportasi umum juga termasuk para pejabat, anggota Dewan, dan Pegawai Negeri, Agus mengiyakan. Namun ada catatannya, yakni memastikan transportasi umum betul-betul lebih baik termasuk tepat waktu untuk digunakan. Termasuk menggeser keberadaan angkot menjadi armada yang lebih besar.
"(Anggota DPR juga?) iya kami siap, yang penting harus mensosialisasikan diri lah. Jadi mengajak kepada semua pihak masyarakat termasuk PNS. Tapi pemerintah harus siapkan dulu sebagus-bagusnya, murah, dan tepat waktu. Saya rasa kita akan bisa berpindah membiasakan pakai kendaraan umum," kata dia.
"Selain itu angkot itu perlu berubah, bisa berpindah ke armada yang lebih besar lagi. Berikan kenyamanan kepada masyarakat agar mindset pun berubah, ada kemauan untuk menggunakan kendaraan umum. Pelayanan masyarakat harus dimaksimalkan dulu itu catatannya, harus segera dikaji," lanjut Agus.
(aau/dir)
