.webp)
Pemerintah menggelar Rapat Terbatas (ratas) untuk membahas penanganan polusi udara Jabodetabek yang semakin mengkhawatirkan. Ratas bersama Presiden Joko Widodo ini dihadiri sejumlah kepala daerah, seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Selain presiden dan kepala daerah, sejumlah menteri kabinet turut hadir. Salah satunya Menteri LHK Siti Nurbaya.
Jokowi mengungkapkan rapat yang berlangsung Senin (14/8) ini membahas mengenai kualitas udara di Jabodetabek yang selama satu pekan terakhir kualitasnya sangat buruk.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tanggal 13 Agustus 2023 DKI Jakarta di angka 156 dengan keterangan 'Tidak Sehat," ungkap Jokowi dalam keterangan tertulis, Selasa (15/8/2023).
Ia merinci kondisi ini disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari kemarau panjang tiga bulan terakhir yang menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi hingga pembuangan emisi dari kendaraan solar dan bensin.
Aktivitas industri di Jabodetabek, terutama yang menggunakan batu bara di sektor industri manufaktur, pun dinilai turut berkontribusi menjadi sumber polusi udara. Untuk itu, Jokowi mengimbau kepala daerah-menteri yang hadir melakukan sejumlah langkah penanganan.
"Jangka pendek, secepatnya harus dilakukan intervensi yang bisa meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek lebih baik," tutur Jokowi.
Ia pun meminta rekayasa cuaca untuk memancing hujan di kawasan Jabodetabek dilakukan. Serta menerapkan regulasi percepatan penerapan batas emisi khususnya di Jabodetabek dan memperbanyak ruang terbuka hijau.
"Tentu saja ini memerlukan anggaran. Siapkan anggaran. Jika diperlukan kita harus berani mendorong untuk banyak kantor melaksanakan hybrid working: work from office, work from home. Saya enggak tahu nanti dari kesepakatan di Rapat Terbatas ini apakah 75:25 atau angka yang lain," kata Jokowi.
Untuk jangka menengah, Jokowi meminta kementerian dan kepala daerah menerapkan kebijakan pengurangan kendaraan berbasis fosil secara konsisten dan segera beralih ke transportasi massal.
Selain itu, Jokowi meminta LRT dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang bakal segera beroperasi untuk umum harus digenjot pemakaiannya.
"Saya kira bulan ini LRT segera dioperasionalkan, MRT juga sudah beroperasi, kemudian Kereta Cepat bulan depan juga sudah beroperasi dan juga percepatan elektrifikasi kendaraan umum dengan bantuan pemerintah," ucapnya.
Ia pun menekankan pentingnya memperkuat aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam jangka panjang yang harus dilakukan pengawasan kepada sektor industri dan pembangkit listrik, terutama di sekitar Jabodetabek.
"Terakhir mengedukasi publik yang seluas-luasnya," pungkasnya.
Adapun sejumlah langkah penanganan ini sudah diterapkan oleh Pemprov Jabar, salah satunya hybrid working melalui Dynamic Working Arrangement (DWA). Kebijakan ini mengatur jam kerja ASN secara fleksibel dengan persentase kerja di kantor dan di luar kantor bervariasi.
Dalam hal transisi ke kendaraan listrik, Pemdaprov Jabar juga gencar mengajak warga Jabar beralih ke kendaraan listrik melalui sosialisasi.
