.webp)
DPRD Jabar punya kewenangan untuk mengusulkan tiga nama calon Pj Gubernur sebelum tanggal 9 Agustus 2023. Tiga nama itu nantinya akan disandingkan dengan tiga nama lainnya yang diusulkan oleh Kemendagri dan selanjutnya dipilih oleh Presiden.
Pengamat politik Universitas Padjajaran (Unpad) Firman Manan mengatakan, Jawa Barat merupakan wilayah strategis dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia, yakni mencapai 35,7 juta orang untuk Pemilu 2024 mendatang.
Selain strategis, Jawa Barat juga punya indeks kerawanan Pemilu tertinggi keempat di Indonesia dengan angka 77.04 di bawah DKI Jakarta, Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Karena itulah, selain dari pejabat sipil, Firman menyebut ada kemungkinan Pj Gubernur Jabar akan diisi oleh pejabat dari TNI Polri.
"Itu karena kondisi Jabar strategis potensi kerawanannya tinggi, hasil Bawaslu itu Jabar peringkat tertinggi keempat indeks kerawanannya. Sehingga ada peluang, kalau (sipil) Kemendagri pejabatnya sudah menguasai soal pemerintahan. Kedua ada peluang dari TNI Polri," kata Firman saat dihubungi detikJabar, Rabu (2/8/2023).
Ada dua nama yang disebut oleh Firman Manan yang punya peluang menjadi Pj Gubenur yang berasal dari institusi Polri. Dua nama itu ialah Komjen Rudi Rudy Sufahriadi yang kini menjadi Sekretaris Utama Lemhanas dan Komjen Nana Sudjana, Inspektur Utama Sekretariat Jenderal DPR RI.
"Kalau di Polri ada Sekretaris Utama Lemhanas, mantan Kapolda Jabar Pak Rudi Sufahriadi, kemudian ada dulu mantan Wakapolda Jabar sekarang Setjen DPR RI Nana Sudjana," ujarnya.
"Itu dua nama itu, kalau dari TNI saya nggak begitu tahu ya," imbuhnya.
Selain itu, Firman juga menyebut nama Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Bahtiar serta Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik yang juga diisukan menjadi Pj Gubernur Jabar.
"Kalau sipil ya saya menduga dari Kemendagri, kan ada misalnya Pak Bahtiar itu Dirjen Polpum, kemarin sempat akan di DKI tapi tidak jadi dan misalnya Dirjen Otda (Akmal), tapi masih menjabat Pj juga," ungkap Firman.
Namun Firman mengungkapkan, peluang nama-nama yang berasal dari TNI Polri untuk menduduki jabatan publik akan akan bergantung dengan hasil evaluasi Presiden Jokowi terkait kasus korupsi yang menjerat Kabasarnas.
"Tapi yang menarik soal TNI Polri itu, Presiden mengeluarkan statemen akan mengevaluasi jabatan sipil yang diduduki TNI Polri terkait kasus Kabasarnas, nah itu ada hubungan atau tidak. Kalau iya peluang pejabat sipil terbuka," jelasnya.
Selain beberapa nama tersebut, Firman Manan menjawab soal nama lainnya yang juga dikabarkan bakal menjadi kandidat Pj Gubernur Jabar. Mereka adalah Prof Keri Lestari (Guru Besar Unpad), Bey Mahmudin (Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden) dan Asep Nana Mulyana (Dirjen Peraturan Perundangan Kemenkumham) yang juga mantan Kajati Jabar.
"Iya kalau Pak Asep sekarang di Kemenkumham ya, lalu Pak Bey di deputi istana ya, ya itu tadi terbuka peluang kalau sipil memang betul ada evaluasi pengisian jabatan publik oleh TNI Polri," ungkapnya.
"Kalau Prof Keri saya gak tahu agak kecil ya peluangnya. Jabar wilayah strategis biasanya yang ditempatkan oleh orang pusat kaya DKI, Pak Heru (Budi) ya," tutup Firman Manan. (bba/mso)
