.webp)
Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai merancang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk tahun 2025-2045 mendatang. Ada tiga fokus utama yang yang akan dibahas dalam rencana pembangunan tersebut.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, pembahasan untuk membuat RPJPD selama 20 tahun ke depan telah dilakukan dengan melibatkan banyak pihak. Sementara ini menurutnya ada tiga fokus pembahasan yang sedang digodok perencanaannya.
"Namanya pembangunan tidak ada fokus khusus tapi multi dimensi. Tapi kalau di mata generasi milenial (fokusnya) yaitu ekonomi, lingkungan dan SDM," ucap Ridwan Kamil usai membuka West Java Development Forum (WJDF) 2023 di Bandung, Senin (31/7/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Melalui RPJPD ini, Emil -sapaannya- menginginkan agar target Jawa Barat sebagai provinsi nomor satu di Indonesia bisa terwujud dengan melanjutkan beberapa program yang saat ini sudah dibuat.
"Insyaallah kita jadi provinsi yang maju. Mudah-mudahan dalam 22 tahun Jabar bisa jadi provinsi termaju sehingga jadi provinsi juara (di Indonesia)," ujarnya.
Di tempat yang sama, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat, Iendra Sofyan mengatakan, mulai dibahasnya rencana pembangunan 20 tahun ke depan ini didasari karena akan habisnya RPJPD 2005-2025.
Iendra menyebut jika draft rencana pembangunan Jawa Barat 2025-2045 harus sudah selesai di tahun 2023 ini. Karena ini, Bappeda mengajak berbagai pihak untuk ikut membahas rencana tersebut.
"Sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus susun RPJPD 2025-2045 karena RPJPD 2005-2025 sudah akan selesai. Sekarang bagaimana kita butuh satu tahun menyelesaikan ini untuk 20 tahun ke depan," ujarnya.
"RPJPD ini milik masyarakat Jawa Barat tidak hanya Bappeda saja, jadi berbagai cara merangkul masyarakat untuk masukan istilahnya kita belanja tantangan ke depan hari ini kita hadirkan anak muda dan para senior dan ini milenial," imbuhnya.
Setelah itu, dia menjelaskan hasil dari pembahasan akan dituangkan ke dalam dokumen perencanaan dan ditargetkan rampung sebelum tahun 2023 selesai. Dengan begitu menurut Iendra, Pj Gubernur Jawa Barat nanti bakal punya dua tugas yakni membahas RPJPD dan RPJMD.
"Pertengahan tahun kita serahkan ke Biro Hukum untuk jadi prolega 2025, jadi gubernur terpilih nanti harus bahas dua yaitu RPJPD dan RPJMD dan tentunya RJMP harus kita turunkan di lima tahun pertama," pungkasnya.
(bba/yum)
