Usul MKKS Tambah SMAN Baru di Sukabumi gegara Zonasi Tuai Polemik

Sistem zonasi yang sudah berjalan selama lima tahun dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kota Sukabumi menuai polemik. Peserta didik nekat pindah kartu keluarga (KK) hingga menggunakan surat titip siswa dari dewan demi lulus jalur zonasi.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kota Sukabumi Ceng Mamad mengatakan, proses PPDB sudah selesai dilaksanakan. Namun, selama kegiatan PPDB berlangsung, ia memiliki beberapa evaluasi.

"PPDB ini kompleks ya karena melibatkan kebutuhan mendasar dari masyarakat yaitu tentang pendidikan, tentunya semua orang tua siswa ingin memperoleh pendidikan yang terbaik. Evaluasi secara umum memang PPDB zonasi ini banyak menuai polemik," kata Ceng Mamad kepada detikJabar, Jumat (14/7/2023).

Dia menjelaskan, fenomena pemindahan KK ini berkaitan dengan titik koordinat yang digunakan dalam jalur zonasi. Menurutnya, tak dapat dipungkiri sekolah negeri belum mencukupi untuk memenuhi anak berusia pendidikan SMA. Bahkan, kata dia, ada tiga kecamatan di Kota Sukabumi yang belum memiliki sekolah negeri.

"Akses ketersediaan sekolah di setiap kecamatan juga ini harus lebih merata. Sehingga masyarakat dengan nyaman PPDB ini, tidak perlu berdesak-desakan, khawatir, apalagi titip sana-sini," ujarnya.

"Terkait daerah yang tidak punya sekolah sama sekali atau blank spot seperti di Kecamatan Warudoyong, Lembursitu termasuk Baros, jujur kami kalau dari pihak sekolah hanya bisa menghimbau kepada para pendaftar untuk daftar di sekolah terdekat. Meskipun ke sana-sini mereka jauh tapi paling tidak jangan juga daftar ke sekolah yang lebih jauh lagi," sambungnya.

Pihaknya sudah mengusulkan satu sekolah menengah atas (SMA) negeri. Usulan itu juga sempat dibahas dengan DPRD Kota Sukabumi. Dia mengatakan, Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah V juga menyambut baik pembangunan sekolah negeri baru tersebut.

"Kami sering menyampaikan dalam rapat-rapat, diskusi termasuk juga dengan DPRD, kami melakukan audiensi bahkan kami memohon, DPRD dengan kapasitasnya, kuasanya, tupoksi yang dimiliki bisa melakukan advokasi anggaran terkait dengan pendirian sekolah baru," kata Ceng.

"KCD sudah berusaha sebetulnya, sudah menyampaikan hanya mungkin ini perlu dikonfirmasi ke kcd, ini terkait lahan. Kalau pihak provinsi, sejauh yang saya tahu provinsi sudah siap dengan pendanaan pembangunan. Mengenai lahan ini posisinya di mana, membeli lahan kabupaten, kota atau provinsi, ini yang masih berproses," jelasnya.

Dia berharap wacana pembangunan sekolah negeri baru itu dapat terealisasi di tahun 2024 mendatang. Pihaknya mengusulkan satu sekolah dengan nama SMAN 6 Kota Sukabumi. Nantinya, sekolah tersebut dapat memfasilitasi peserta didik yang tinggal di Kecamatan Warudoyong, Baros dan Lembursitu.