.webp)
Sistem zonasi telah ditetapkan sebagai salah satu cara penerimaan siswa baru berdasarkan pada lokasi tempat tinggalnya. Hingga kini, ada pro kontra dari sistem yang ditetapkan sejak 2017 tersebut.
Salah satu keluhan dari orang tua siswa yaitu mempersulit beberapa daerah yang tidak memiliki sekolah negeri atau blind spot. Di Kota Bandung salah satu daerah yang masih belum ada SMP negeri yakni di Kecamatan Cinambo.
Dikonfirmasi detikJabar belum lama ini, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Hikmat Ginanjar menyebut pihaknya berencana bakal membangun SMP di lokasi blind spot.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang di Cinambo itu berdasarkan hasil rapat kami dengan BPN masuk wilayah BUT, jadi akan terkena jalan besar. Nanti kita akan cari lagi, jadi masih dalam proses pencarian wilayah untuk SMP. Mudah mudahan secepatnya kita bangun," ujar Hikmat di Balai Kota Bandung beberapa waktu lalu.
Sementara itu Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung Aries Supriyatna menyoroti perihal ini. Ia menjelaskan bahwa dana pembangunan sekolah sangat minim karena tanggungan membayar upah guru terutama honorer.
"Pembangunan sekolah itu sebetulnya rasanya tiap tahun anggaran ada. Tapi problemnya Disdik itu salah satu bidang yang sifatnya wajib dasar atau prioritas utama. Penyelenggaraan pendidikan hampir Rp 1,7 triliun sendiri. Tapi sebesar itu habis terpakai, salah satunya untuk honorarium guru kan ada 10 ribu lebih, belum pegawai negerinya itu menghabiskan sekitar 70%," kata Aries dihubungi detikJabar Senin (26/6/2023).
Aries menyebut hal ini menyebabkan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan sekolah sangat minim, hanya sekitar 30% dari total anggaran. Padahal nyatanya uang tersebut tak hanya untuk pembangunan tapi juga renovasi sekolah dan lainnya.
Menurutnya, pemerintah perlu langkah pasti untuk menggandeng sekolah swasta daripada menanti pembangunan sekolah negeri yang tak kunjung terealisasi.
"Inilah yang kemudian seolah yang membatasi program pembangunan sekolah baru. Jadi pemerintah itu bisa sebetulnya menggandeng sekolah swasta. Terutama sekolah swasta yang hidup enggan mati tak mau itu, yang kurang berprestasi. Saling bantu daripada membutuhkan biaya yang terlalu besar untuk pembangunan," lanjutnya.
Aries menjelaskan masyarakat harus punya mindset yang baru. Tak melulu mengutamakan sekolah negeri. Maka, masyarakat pun bisa bersekolah dengan merata dan juga tak mempermasalahkan soal sistem zonasi.
"Di masyarakat masih ada image sekolah negeri minded. Masyarakat masih mikir masuk sekolah negeri lebih prestige atau lebih menjamin. Kalau sekolah swasta bagus pasti mahal, kalau sekolah negeri murah dan bagus. Ada image biaya gratis kalau negeri. Padahal sebetulnya untuk masyarakat tidak mampu di jalur afirmasi kan negeri atau swasta pasti ditanggung. Tinggal negeri minded-nya itu yang perlu diubah. Nggak mungkin semua siswa ke negeri, jadi sebetulnya idealnya sekolah negeri itu untuk kalangan menengah ke bawah karena ada subsidi, menengah ke atas bisa bersekolah di swasta,"
Dalam kacamata para dewan, tak ada masalah dalam sistem zonasi yang sudah berjalan beberapa tahun ini. "Jadi zonasi itu ketentuan pusat yang sangat positif. Apalagi kota Bandung kemacetannya luar biasa, jadi salah satu manfaatnya mengurangi kemacetan supaya pergerakan anak sekolah tak jauh dari tempat tinggal. Jadi irit dan untuk keamanan juga," ucap Aries.
"Nah sistem bagus ini seharusnya didukung infrastruktur yang memadai, ketersediaan sekolah yang memadai. Masih ada ketimpangan jumlah infrastruktur. Ada yang blind spot, kurang ideal, dan lainnya. Penyelenggara pendidikan harus menyamaratakan standar kualitas sekolah agar tidak ada lagi sekolah bagus dan nggak bagus. Bukan sistem yang salah tapi ada infrastruktur dan cara pikir yang perlu diubah," tambah dia.
Terakhir, Aries pun memberikan contoh di Garut yang bisa menggratiskan pendidikan SD-SMP se-kabupaten. Selain usaha menggandeng sekolah swasta, ia pun memberikan saran pada Pemkot Bandung untuk bisa mengatur anggaran supaya sekolah negeri dan swasta bisa digratiskan. Menurut Aries, hal ini bergantung dari political will pemimpin daerahnya.
"Political will dari pemimpin daerah itu mempengaruhi. Contoh di Garut itu pemerintah daerahnya menggratiskan SD-SMP negeri atau swasta. Jadi betul-betul mengkonsolidir anggaran, BOS, dan lain-lain. Akhirnya meski PPDB-nya banyak yang manual belum semua online, tapi nggak ada masalah. Masyarakat cukup ambil sekolah yang dekat saja. Nah ini bisa terjadi karena ada political will yang kuat dari pemimpin daerahnya, lima tahun berupaya untuk merealisasikan hal itu," ucap Aries.
