.webp)
Pondok Pesantren Al-Zaytun terus menarik perhatian publik termasuk pernyataan kontroversial yang sering dikeluarkan pimpinannya, Panji Gumilang. Terakhir, ponpes yang berada di Kabupaten Indramayu ini didemo massa pada, Kamis (22/6/2023) lalu.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan penanganan kasus dugaan pidana yang dilakukan pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun Panji Gumilang sudah diserahkan kepada pemerintah pusat.
Baca juga: Blak-blakan Keluarga soal Panji Gumilang |
Kang Emil sapaan karibnya berujar, jika dia sudah melaporkan progres kerja tim investigasi yang dibentuk Pemprov Jabar kepada Menko Polhukam Mahfud Md.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kasus Al-Zaytun ini sudah ditarik menjadi kewenangan nasional," kata Kang Emil usai menghadiri kegiatan Temu Pimpinan untuk Aspirasi Masyarakat (Tepas) di BI Jabar, Kota Bandung, Jalan Braga, Minggu (25/6/2023).
Kang Emil mengungkapkan, sesuai kewenangan, Pemprov Jawa Barat ditugaskan khusus menjaga stabilitas, kondusifitas dan sosial. Dari hasil pertemuan dengan Menko Polhukam Mahfud Md, ada tiga poin yang digarisbawahi terkait kasus ini.
"Ada tiga poin, pertama, Bareskrim akan menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait potensi pasal-pasal pidana yang mungkin terjadi dalam dinamika Al-Zaytun ini," ujarnya.
Sementara itu, untuk sanksi administratif akan dilakukan oleh Kementerian Agama dan pihaknya juga siap menjaga kondusifitas di Jawa Barat.
"Kementerian Agama sudah siap lakukan tindakan hukum. Administratif karena pesantren dari bawah sampai atas, kewenangan dan izinnya ada di Kementerian Agama dan ketiga, penguatan stabilitas sosial, politik di Jawa Barat." tambahnya.
Simak Video 'Polemik Ponpes Al-Zaytun hingga Adanya Dugaan Tindak Pidana':
