Guru ASN Ngaku Kena Pungli, Ini Respons BKPSDM Pangandaran

Guru ASN Ngaku Kena Pungli, Ini Respons BKPSDM Pangandaran

Aldi Nur Fadillah - detikJabar
Selasa, 09 Mei 2023 17:00 WIB
Poster
Ilustrasi (Foto: Edi Wahyono/detikcom).
Pangandaran -

Seorang guru ASN di salah satu SMP di Kabupaten Pangandaran mengaku kena pungutan liar saat mengikuti Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar).

Guru ASN di SMPN 2 Pangandaran itu kemudian membagikan pengalamannya itu melalui media sosial. Dia curhat jika ditagih uang transport Latsar sebesar Rp 350 ribu. Para netizen lalu memberi ragam komentar terkait peristiwa itu.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pangandaran Dani Hamdani membantah adanya pungli. Karena uang transport itu merupakan inisiatif dari peserta Latsar.

"Jadi bukan pungli sebetulnya. Aanggaran kita saat itu untuk COVID-19, tahu-tahu ada klasikal itu seminggu sebelumnya. Ahkirnya mereka semua para peserta runding, bahwa itu ditanggung oleh masing-masing, transport dan yang lainnya. Namun mereka peserta Latsar tidak melibatkan BKPSDM," ucapnya.

ADVERTISEMENT

Dia mengatakan anggota Latsar saat itu berjumlah 500-an ASN yang berasal dari dua angkatan. "Dari awal sudah dijelasin kok, nggak kita yang nariknya dari BKSDM," ucapnya.

Kendati demikian, kata Dani, soal bayaran transport Latsar ke Bandung sudah disepakati seluruh anggota Latsar. "Jadi kesepakatan mereka, bukan kesepakatan kita. Kita bahkan tidak terlibat," katanya.

Ia mengatakan BKSDM sudah menjelaskan secara daring bahwa pemda tidak ada anggaran untuk transport. "Di antara mereka sudah sepakat seangkatan akan ada patungan," ucapnya.

Dani mengatakan Pemda hanya menanggung biaya PNBP ke Pusdikmin sebesar Rp 5 juta per orang. "Nah saat itu mereka pun dapat itu, ada dapat Rp 5 juta setiap anggota Latsar dan langsung disetor ke Pusdikmin ke kas negara," katanya.

Menurutnya jadi hanya biaya transport saja yang tidak ditanggung. "Biasanya memang ada, namun karena saat itu tidak ada anggaran karena anggaran untuk penanganan COVID-19," katanya.

(mso/mso)


Hide Ads