Anggota DPRD Kabupaten Bandung Fraksi PKS Geram Tak Masuk Pansus

Anggota DPRD Kabupaten Bandung Irwan Abubakar tidak masuk dalam anggota Pansus. Hal tersebut membuat dirinya tidak memiliki hak menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Dengan adanya peristiwa tersebut, Irwan akan menuntut Ketua Fraksi PKS, Sekretaris Fraksi PKS termasuk Setwan Kabupaten Bandung.

Hal itu menyusul penghinaan yang dilakukan terhadap Irwan sebagai anggota DPRD Fraksi PKS Kabupaten Bandung yang sah.

"Tanggal 27 maret 2023 dalam rapat Paripurna diumumkan pembagian anggota pansus DPRD Kabupaten Bandung, dari 55 anggota hanya 54 yang dimasukkan dalam anggota Pansus. Atau hanya Irwan yang tidak dimasukkan," kata Irwan di Bandung, Minggu (02/4/2023).

Sebagai anggota yang sah, Irwan merasa terhina. Menurut dia, PKS telah menghilangkan haknya sebagai dewan yang diamanati untuk berjuang membawa aspirasi rakyat.

"Saya akan menuntut partai tempat saya berjuang, dalam hal ini PKS, dan dengan sengaja tidak memasukkan saya dalam Pansus. Kami akan tuntut mulai dari Ketua, Wakil Ketua termasuk sekretaris dewan," kata dia.

Untuk diketahui, dalam tatib dewan, setiap anggota dewan berhak dimasukkan untuk memperkaya pengetahuan, terlebih anggota dewan membutuhkan itu untuk membuat Perda.

Dengan tidak dimasukkannya dalam Pansus, Irwan dipastikan tidak memiliki hak menyusun Raperda. Pihaknya akan menuntut setwan karena sebagai mediator justru seperti bermufakat jahat dengan PKS menghilangkan hak Irwan sebagai dewan.

"Kita tuntut pidana dan perdata. Pihaknya memastikan tidak perlu mengklarifikasi ke PKS karena dari 55 anggota dewan, hanya sayayang tidak dimasukkan," kata Irwan.

Tim detikJabar telah mencoba menghubungi ketua Fraksi PKS Kabupaten Bandung. Namun hingga saat ini belum memberikan respons.