.webp)
Pekan ini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendapat banyak sorotan dari warganya sendiri. Sebab kinerja Ridwan Kamil dianggap tidak maksimal karena sejumlah masalah masih saja ditemukan di berbagai daerah.
Di Kabupaten Garut, pria yang akrab disapa Kang Emil ini diprotes gegara jalan rusak. Warga yang jengkel dengan kondisi jalan berlubang membentangkan spanduk di sejumlah titik lokasi, seperti di Jalan Raya Garut-Kadungora dan kawasan selatan Garut.
Dalam spanduk itu, warga mengungkapkan kekecewaannya kepada Kang Emil. "Menjadi Jabar sengsara, hanya di jaman Ridwan Kamil jalan ini rusak berat," tulisan dalam spanduk tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bahkan pada spanduk lainnya tertulis, warga mengancam tidak akan memilih lagi Kang Emil jika maju dalam Pilgub Jabar mendatang. Sebab warga sudah terlanjur kecewa dengan Ridwan Kamil.
"Kami butuh aksi nyata gubernur bukan pencitraan 'jalan ruksak rakyat nu cilakana' #2024gubernur Enggal. Punten moal dipilih deui," tulis dalam spanduk lainnya.
Spanduk itu diketahui dipasang oleh Koalisi Masyarakat Pemantau Pembangunan Garut. Koalisi tersebut mengaku kecewa dengan banyaknya jalan di Garut yang dalam kondisi rusak.
"Ini sebagai bentuk protes kami, sebagai warga Garut. Kami kecewa karena merasa tak pernah didengar ketika memberikan aspirasi terkait jalan yang rusak," kata kuasa hukum koalisi itu, Evan Saepul kepada detikJabar, Senin (20/3/2023).
 Spanduk protes ke Ridwan Kamil yang terpasang di pagar DPRD Tasikmalaya (Foto: Faizal Amiruddin/detikJabar). |
Evan memastikan, pemasangan spanduk itu benar-benar ungkapan kekecewaan warga Garut terhadap Pemprov Jabar dalam menangani persoalan jalan. Dia mendesak agar pemerintah Provinsi Jawa Barat serius dalam menangani rusaknya sejumlah ruas jalan di Kabupaten Garut.
Kang Emil langsung menanggapi protes yang dilakukan warga Garut tersebut. Dia mengaku banyak pembangunan infrastruktur yang tertunda gegara pandemi COVID-19. Karena itu, di tahun 2023 ini, Kang Emil berjanji bakal menambah anggaran infrastruktur untuk perbaikan jalan.
"Yang kurang-kurang akan disempurnakan, disampaikan salah satunya infrastruktur jalan tahun ini dinaikin, di Musrenbang. Tahun depan juga dinaikkan, selama COVID-19 saya minta maaf anggaran infrastruktur banyak digeser ke bansos," kata Kang Emil, Selasa (21/3/2023).
Soal spanduk bernada protes yang dibentangkan warga Garut, Kang Emil mengaku maklum. Karena itulah, mulai tahun ini Pemprov Jabar kata dia, akan fokus untuk membangun infrastruktur jalan di seluruh wilayah Jawa Barat.
"Sehingga misalnya ada spanduk protes warga saya maklumi karena 2 tahun terakhir anggarannya tergeser ke covid. Makanya tahun ini saya nggak banyak membangun yang lain-lain, fokus ke jalan," tegasnya.
"2023 Pemprov Jabar fokus ke jalan dan tahun depan juga fokus ke jalan," imbuhnya.
Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada warga Jawa Barat jika di bawah kepemimpinannya, masih banyak kekurangan yang ada di Jawa Barat.
"Atas nama pribadi dan pemerintah juga saya menghaturkan permohonan maaf di tahun terakhir ini jika ada hal yang kurang, tentu Jawa Barat akan terus bergerak maju siapapun pemimpinnya insyaallah menjadi yang lebih baik," ujar Emil.
Setelah itu, spanduk protes kepada Kang Emil kembali muncul. Kali ini spanduk dibentangkan di pagar Kantor DPRD Kota Tasikmalaya. Spanduk itu mempertanyakan keberadaan Gubernur ketika banjir menerjang Tasikmalaya akibat luapan Sungai Citanduy.
"Gubernur kamana? Citanduy banjir. Sungai banjir, si eta tajir. Jangan arogan dengan kritikan," demikian tulisan di spanduk berupa kain putih itu.
Tidak ada identitas individu atau kelompok yang tertulis di spanduk itu, sebagai penanda pihak yang bertanggung jawab atas spanduk yang terpasang sejak Kamis (23/3/2023).
Wendi, petugas keamanan kantor DPRD Kota Tasik mengatakan pemasangan spanduk itu dilakukan pada Kamis (23/3/2023) pagi. "Ada sejak kemarin pagi, pihak pemasang sudah meminta izin untuk memasang di pagar depan gedung DPRD," kata Wendi, Jumat (24/3/2023).
Belakangan diketahui, spanduk itu dipasang kelompok masyarakat dari Peradaban Demokrasi atau Padi. Sebelum memasang spanduk itu, para aktivis sempat melakukan audiensi dengan DPRD Kota Tasikmalaya. Hal ini dibenarkan oleh Sekretaris Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya, Wahid.
Menurut Wahid, aksi protes didasari maraknya pembangunan di sempadan sungai yang menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi Jawa Barat. Salah satu poin aspirasi yang disampaikan adalah terkait maraknya bangunan di sekitar sempadan sungai seperti di Sungai Citanduy, Cimulu, Ciloseh, dan lainya.
"Bukan hanya Sungai Citanduy, salah satu yang mereka soroti adalah bangunan-bangunan di sekitar Sungai Cimulu sekitar Simpang Lima Kota Tasikmalaya. Nah sungai itu kan menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat," kata Wahid.
Merespons aspirasi itu, sejumlah anggota DPRD, PUTR, dan Satpol PP langsung melakukan peninjauan ke lapangan. Ternyata pengaduan yang disampaikan benar, di kawasan itu didapati bangunan yang menjorok ke sungai. Salah satu diantaranya bahkan sedang dilakukan pembangunan.
"Kami sampaikan bahwa itu kewenangan Provinsi Jawa Barat, dan mereka meminta kami melakukan pemanggilan. Ya kami respons, kami akan berusaha untuk mengundang pihak PSDA Provinsi Jawa Barat dan BBWS Citanduy untuk membahas masalah ini. Kemarin memang terpotong libur, mungkin nanti Senin akan kami koordinasikan dengan pimpinan DPRD agar bisa mengundang perwakilan Pemprov Jawa Barat dan BBWS Citanduy," kata Wahid.
Dia juga memaparkan DPRD sudah meminta Satpol PP Kota Tasikmalaya mengambil tindakan, termasuk memeriksa apakah pembangunan itu sesuai IMB atau tidak. "Walau pun rasanya tak mungkin Pemkot Tasik mengeluarkan IMB sampai ke sempadan sungai, tapi kami sudah meminta Satpol PP melakukan penelusuran, bagaimana bisa masyarakat berani membangun di sempadan sungai. Perlu ditelusuri dimana masalahnya," kata Wahid.
Respons Pemprov Jabar
Kepala Dinas Sumber Daya Air Jawa Barat Dicky Ahmad Sidik merespons soal banjir yang disebabkan Sungai Citanduy tersebut. Dari kewenangan, kata Dicky, Sungai Citanduy berada di bawah kewenangan BBWS Citanduy Kementerian PUPR.
"Bukan Pemprov, itu kan pernah kejadian juga. Luapan sungai gitu. Sudah pernah ada, cuma memang saya masih harus Konfirmasi lagi dengan kaitannya. Pengadaan lahan dan lainnya," kata Dicky saat dikonfirmasi, Sabtu (25/3/2023).
Meski bukan berada di bawah kewenangan Pemprov Jabar, namun Dicky menegaskan jika penanganan banjir merupakan kewajiban dari semua pihak. Oleh karena itu, dengan terjadinya banjir di Kecamatan Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya pada 9 Maret 2023 lalu akibat luapan Sungai Citanduy, pihaknya menyiapkan sejumlah langkah.
"Tapi memang kalau kaitan banjir kita harus bareng-bareng, kalau bukan kewenangan Jabar tidak kita diam, ada beberapa yang kita lakukan. Contoh di Bandung pengadaan lahan provinsi, kabupaten, penanganan tanggulnya baru oleh kementerian, seperti itu. Kompleks," ujarnya.
Saat ini pihaknya sedang berkomunikasi dengan BBWS Citanduy untuk menangani persoalan yang menyebabkan banjir tersebut. Menurutnya, pembuatan tanggul di Sungai Citanduy memang sudah pernah dikerjakan sebelumnya.
"Nanti saya coba komunikasi dulu. Itu memang pernah dikerjakan, ada beberapa bagian sudah dikerjakan kaitan tanggul ini. Sisi banjir kemarin harus konfirmasi lagi seperti apa," tutur Dicky.
