Sorotan Tajam Politisi Golkar soal Nasib SK PPPK Guru Honorer di Jabar

Sorotan Tajam Politisi Golkar soal Nasib SK PPPK Guru Honorer di Jabar

Rifat Alhamidi - detikJabar
Minggu, 19 Mar 2023 22:25 WIB
Hands of an Asian woman studying in a coworking space
Ilustrasi (Foto: Getty Images/iStockphoto/mapo).
Bandung -

Sebanyak 306 guru honorer di Jawa Barat batal mendapat SK pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Kondisi ini pun mendapat sorotan tajam dari politisi Partai Golkar.

Dalam keterangannya, Fungsionaris DPP Golkar asal Garut Holil Aksan Umarzein mengaku prihatin atas kondisi itu. Terlebih, beberapa ratusan guru honorer ini berasal dari Kota Intan.

"Ini jadi tamparan bagi kita semua," kata Holil yang juga dikenal sebagai Ketum Forkodetada Jabar (Forum Koordinasi Desain Penataan Daerah Jawa Barat, Minggu (19/3/2023).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Holil menyebut, para guru honorer asal Garut yang sudah lulus seleksi PPPK merasa resah menyusul terbitnya surat pengumuman dari Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) No 1199/B/GT.00.08/2023. Padahal menurutnya, para guru honorer itu masuk dalam kategori prioritas 1 (P1).

"Sejatinya, pengangkatan dan penempatan guru honorer jadi PPPK adalah upaya untuk memiliki guru yang profesional. Dari kejadian ini kita bisa mengukur sampai dimana komitmen pemerintah dalam meningkatkan profesionalisme guru," katanya.

ADVERTISEMENT
Fungsionaris Partai Golkar Holil Aksan UmarzeinFungsionaris Partai Golkar Holil Aksan Umarzein Foto: Istimewa

Sosok yang sering disapa Haji Holil itu menyayangkan besarnya anggaran pendidikan tak didukung oleh sistem birokrasi yang efektif dan efesien. Sebab menurutnya, sistem birokrasi tersebut masih terbilang banyak menimbulkan masalah.

"Birokrasinya masih ruwet. Terus, kalau ada masalah, semua saling lempar tanggungjawab," kata salah satu tokoh penginisiasi daerah otonomi baru (DOB) di Jawa Barat tersebut.

Ia menambahkan, urusan pembangunan SDM bukan hanya tanggungjawab lembaga eksekutif. Anggota DPRD juga berkepentingan untuk mengawasi sistem seleksinya agar menjadi transparan.

Menurutnya, para wakil rakyat dan tokoh-tokoh masyarakat wajib mengadvokasi agar SK penempatan para guru honorer tersebut tak jadi dibatalkan.

"Jadi semua stakehokder ikut terlibat sesuai dengan porsi masing-masing. Bukankah kita ingin segera menjadikan besarnya jumlah penduduk Jawa Barat sebagai Human Capital?" pungkasnya.

(ral/mso)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads