PKB Usung Ridwan Kamil Lagi di Pilgub Jabar?

Ridwan Kamil memberi sinyal untuk maju di Pilgub Jabar 2024. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengaku belum membuka komunikasi politik dengan Ridwan Kamil terkait sinyal dua periode tersebut.

Sekadar diketahui, PKB merupakan salah satu partai pengusung Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum pada Pilgub 2018. Tiga partai lainnya yang mengusung pasangan ini adalah PPP, NasDem, dan Hanura. PKB hingga saat ini belum 'menangkap sinyal' yang diutarakan Ridwan Kamil.

Ketum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku belum membuka komunikasi dengan Ridwan Kamil. Hal itu disampaikan Cak Imin saat ditanya mengenai langkah PKB untuk mengusung kembali Ridwan Kamil atau tidak, jika Ridwan Kamil maju di Pilgub Jabar 2024.

"Belum ada komunikasi sama sekali, jadi PKB belum memutuskan siapa pun," kata Cak Imin saat safari politik di Kota Bandung, Sabtu (18/3/2023).

Senada disampaikan Ketua DPW PKB Jabar Syaiful Huda. Ia mengaku belum berkomunikasi dengan Ridwan Kamil. "Komunikasi soal pilgub belum," ucap Huda.

Sekadar diketahui, teka-teki mengenai nasib politik Ridwan Kamil (RK) di Pemilu 2024 mendatang mulai menemui titik terang. RK sudah memberikan sinyal ia akan bulat maju kembali di Pilgub Jabar untuk periode kedua.

Kang Emil mengaku kini fokus menyelesaikan tugasnya sebagai Gubernur Jawa Barat dan melihat peluang untuk bisa maju kembali di periode kedua. Meskipun berpeluang untuk maju ke DKI Jakarta, Kang Emil memastikan bakal menyerahkan semua keputusan apapun ke partai.

"Saya, fokus pada yang pasti, di depan mata yaitu Gubernur Jawa Barat kalaupun saya berkeinginan (maju) di periode kedua. Kalau di DKI surveinya bagus, tapi keputusan dari partai," ungkapnya.

Siapkan Dua Kader di Pilgub Jabar

PKB sendiri ngotot agar bisa menang di Jabar pada Pemilu 2024 mendatang, termasuk menyiapkan strategi politik dalam menghadapi pilkada serentak. PKB pun menyiapkan kader untuk maju di Pilgub Jabar 2024.

Ketum PKB Abdul Muhaimin Iskandar mengaku sudah menyiapkan kader terbaiknya. Dua di antaranya adalah Ketua DPW PKB Jabar Syaiful Huda dan Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal.

"Ketua PKB Jabar bisa, ketua fraksi DPR," kata Cak Imin.

Cak Imin itu mengaku PKB siap memenangkan Pemilu 2024 di Jabar, termasuk pileg dan pilpres. "Konsolidasi kita yakin dan optimis, PKB menang di Jabar sekaligus siap akan merebut kemenangan pileg dan pilpres," ucap Cak Imin.

Cak Imin mengatakan PKB menargetkan meraih 12 kursi untuk DPR RI di Jabar. Dan, sebanyak 18 kursi untuk DPRD Jabar. Saat ini, PKB memiliki 12 kursi di DPRD Jabar.

Sementara itu, Ketua DPW PKB Jabar Syaiful Huda mengaku siap jika ditunjuk partai untuk maju di Pilgub Jabar. "Kita harus punya calon gubernur, saya siap maju di Pilgub Jabar selaku ketua DPW," kata Huda.

Selain ngotot bisa punya tiket di Pilgub Jabar. PKB juga terus berupaya mendongkrak elektabilitas Cak Imin. "Hasil survei internal di lima besar, optimis bisa naik tiga besar," ucap Huda.

PKB Bentuk Laskar

Sementara itu, PKB membentuk Laskar Antikecurangan Pemilu untuk menghadapi tahun politik pada 2024. Cak Imin menyebut potensi kecurangan Pemilu selalu muncul.

Laskar itu menurutnya melibatkan komponen organisasi masyarakat, kepemudaan, dan mahasiswa untuk mengawal Pemilu 2024. Cak Imin mengharapkan agar Pemilu 2024 tetap berjalan jujur, bebas, umum dan rahasia.

Cak Imin juga berbicara soal potensi kecurangan di setiap Pemilu. Ia tak menampik potensi kecurangan selalu terbuka. Sehingga perlu adanya pengawasan dari luar penyelenggara.

"Kita selalu melihat pemilu potensi kecurangan tinggi, terutama daerah-daerah yang jauh (pelosok). Nah, potensi itu selalu ada setiap pemilu, kita harus hilangkan," kata Cak Imin di Kota Bandung, Sabtu (18/3/2023).

Selain berbicara soal Laskar Antikecurangan Pemilu, Cak Imin juga menyinggung soal wacana perubahan sistem pemilu dari proporsional terbuka ke tertutup. Ia menilai harusnya, Mahkamah Konstitusi bisa bijak dalam menyikapi hal tersebut.

"Pemilu sudah amat dekat. Kalau mau ubah sistem pemilu lima tahun sebelumnya. Jangan 11 bulan perubahan sistem itu, merepotkan. Misal, Pemilu 2029, itu dimulai perubahan (sistem Pemilu) pada 2025," kata Cak Imin.