Reaksi DPRD Jabar soal Polemik 'Maneh' ke Ridwan Kamil

Komisi V DPRD Jawa Barat menyoroti polemik Gubernur Ridwan Kamil (RK) yang 'berseteru' dengan guru SMK asal Cirebon di media sosial. DPRD meminta RK legawa dan kuat mental dengan tidak memperpanjang lagi persoalan itu ke permukaan.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya mengatakan, di era sekarang, seorang pejabat publik harus kuat mental, apalagi bermain media sosial.

"Karena prinsipnya, di era sekarang memang harus kuat mental. Khususnya pejabat publik yah, dia harus kuat mental kemudian juga punya mental untuk legawa," katanya kepada detikJabar, Kamis (16/3/2023).

Politikus PKS yang akrab disapa Gus Ahad itu meyakini RK tidak memiliki jiwa pendendam hingga melakukan proses-proses yang terbilang kejam untuk guru tersebut.

"Kalau untuk Pak Gubernur saya yakin tidak akan melakukan proses-proses dendam yang luar biasa," ungkapnya.

"Jangan sampai misalkan nge-bully lewat internet, atau menteror dan segala macam. Ini yang suka berlebihan di era sekarang, subjeknya enggak bermasalah, tapi temen-temennya yang bermasalah, temen-temen yang di medsos khususnya," ucapnya menambahkan.

Kritik Gunakan Baju Partai

Secara pribadi, Gus Ahad mengapresiasi langkah RK yang langsung memberikan klarifikasi di media sosial mengenai polemik ini. Namun, ia punya catatan penting yang menjadi kritik keras untuk Gubernur Jawa Barat tersebut yang membuat polemik ini mencuat.

Kata Gus Ahad, polemik ini sebetulnya berawal dari kritikan terhadap RK yang sedang hadir di institusi pendidikan. Meskipun kehadirannya secara daring, tapi RK kata dia, muncul dengan pakaian yang merupakan simbol salah satu partai politik.

"Karena tidak ada asap kalau enggak ada apinya. Kan ini dimulai ketika beliau berbaju parpol ada di institusi pendidikan, nah itu yang masalah asalnya di sana. Kalau enggak pakai baju parpol, enggak masalah sebetulnya, selesai urusan. Jadi yang kayak gini enggak perlu terjadi lagi," tuturnya.

Ia lalu mencontohkan bahwa setiap anggota DPRD Jabar tidak pernah datang ke institusi pendidikan dengan menggunakan seragam partai. Sebab menurutnya, institusi pendidikan merupakan wilayah yang netral untuk urusan politik.

"Kami menghormati pilihan Pak Gubernur berparpol apapun, itu kemerdekaan dan kami menghormati itu. Cuman ada batas-batas yang kami juga politisi-politisi tahu. Kami enggak akan petangtang-petenteng masuk ke institusi pendidikan dengan menggunakan baju partai. Ini kan semacam kode etik, terus juga sekolah itu institusi netral. Jadi saya menyoroti di situ," ungkapnya.

Banyak PR Pendidikan di Jabar

Gus Ahad pun meminta masalah ini tidak diperpanjang. Sebab menurutnya, masih banyak pekerjaan rumah (PR) untuk urusan pendidikan di Jawa Barat.

"Jangan diperpanjang, ini bagi saya tidak produktif. Masih banyak PR Pak Gubernur, kesejahteraan guru masih harus diperbaiki, anggaran pendidikan masih harus kita koreksi, jangan yang kayak gini yang dikembangkan," pungkasnya.

Sekedar diketahui, seorang guru salah satu SMK di Cirebon mendapat sanksi berupa pemecatan usai melontarkan kritikan kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Guru bernama Muhammad Sabil itu resmi dipecat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh pihak sekolah tempatnya bekerja.

Kejadian ini berawal saat Gubernur Jawa Barat yang akrab disapa Kang Emil itu mem-posting salah satu kegiatannya dalam akun Instagram pribadi miliknya pada Selasa (14/3/2022). Saat itu, Ridwan Kamil mengunggah posting-an ketika berkomunikasi dengan para siswa SMP di Tasikmalaya secara daring.

Saat melakukan percakapan dengan para siswa yang dilakukan secara daring itu, Ridwan Kamil nampak mengenakan jas berwarna kuning. Hal ini lah yang kemudian memicu Muhammad Sabil, seorang guru salah satu SMK di Cirebon menuliskan komentar pada posting-an Ridwan Kamil.