.webp)
Pemerintah Desa Wangunsari dan Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) terus menyisir warga yang menjadi korban keracunan massal namun tak melapor. Saat ini sudah ada 217 orang korban keracunan.
Sampai saat ini jumlah warga yang keracunan usai menyantap hidangan dari hajatan itu terus bertambah. Informasi terbaru saat ini warga yang keracunan mencapai 217 orang dan seorang di antaranya meninggal dunia.
Kepala Desa Wangunsari, Diki Rohani mengatakan ada kemungkinan masih ada warga dari luar Kampung Cijengkol dan Desa Wangunsari yang tak terlapor sebagai korban keracunan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk warga yang belum lapor masih ada, kami menyikapi peristiwa ini dengan serius. Kami sisir ke rumah warga bahkan sampai yang di luar kampung. Jadi jangan sampai ada yang tidak mau dirawat," ucap Diki saat dikonfirmasi, Rabu (1/3/2023).
Dari informasi yang diterimanya, jumlah warga yang diundang hadir ke acara hajatan yang digelar pada Minggu (26/2) lalu itu sebanyak 500 orang.
"Jadi kemungkinan korban bertambah masih ada. Di hari ke 3 ini, kami kedatangan 6 orang, tapi 4 orang pasien lama yang konsultasi, dan pasien barunya 2 orang," tutur Diki.
Untuk mempermudah penanganan keracunan massal itu, kata Diki, pihaknya membuka posko darurat di Masjid Al Hudaya, Kampung Cijengkol.
"Untuk posko kami buka 24 jam, jadi ada tim dokter dari Puskesmas Lembang, Jayagiri, dan Cikole. Di situ bisa dicek dan konsultasi. Kalau kondisinya kurang baik langsung dirujuk ke rumah sakit," ujar Diki.
Sementara itu Camat Lembang Dudi Supriadi, mengatakan dari jumlah total korban keracunan yang terdata oleh pihak desa, mayoritas warga diizinkan pulang ke rumahnya masing-masing.
"Secara umum landai, kemarin juga sampai jam 5 sore itu ada penurunan. Kebanyakan memang dirawat di rumah ya," ucap Dudi.
Sementara soal jumlah keseluruhan warga yang keracunan mencapai 217 orang, Dudi mengatakan perlu ada kroscek ulang sebab ada kemungkinan data ganda warga yang terdampak.
"Jumlah 200 lebih itu betul karena laporan dari desa, tapi kan harus dikroscek lagi karena khawatir ada double data. Karena yang di RS swasta tidak melampirkan identitas, hanya memberikan jumlah yang ditangani saja. Kemudian yang datang ke posko juga ada yang konsultasi, jadi bukan cuma yang baru datang," kata Dudi.
(dir/dir)
