Keputusan Lucky Hakim yang ingin mengundurkan diri dari kursi Wakil Bupati Indramayu memantik perhatian beberapa kalangan. Selain karena etikanya yang memutuskan mundur dianggap kurang pas, ada persoalan lain yang disorot kalangan akademisi mengenai pendidikan politik yang dilakukan partai sebagaimana kasus yang terjadi pada Lucky Hakim ini.
Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran Muradi memberikan perhatian khusus dalam kisruh Lucky Hakim ini. Ia menilai, ada faktor yang dilupakan partai politik terutama saat mengusung calon kepala daerah dengan memberikan restunya kepada publik figur atau artis demi alasan mendongkrak suara di wilayah tersebut.
"Jadi begini, yang partai lupa itu ada 2 hal terkait calon atau figur dari kalangan artis. Pertama saya nyebutnya sebagai memahami ideologi partai, jadi soal asas itu nggak terlalu paham (publik figur atau artis yang diusung). Kedua itu soal indurance, daya tahan politiknya itu nggak sekuat temen-temen yang jadi kader beneran," kata Muradi saat berbincang dengan detikJabar, Rabu (15/2/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Jalan Pelik Lucky Hakim di Dunia Politik |
Muradi tak menampik, beberapa kalangan artis banyak yang bertahan pada kontestasi politik di Tanah Air. Namun sebagian besar menurut penilaiannya, hanya bisa mengandalkan popularitas yang ujung-ujungnya tidak mampu mengejawantahkan amanah yang telah diberikan.
Untuk persoalan daya tahan di dunia politik, Muradi pun menilai Lucky Hakim tidak memiliki faktor tersebut. Dibuktikan dengan keputusan Lucky Hakim yang memilih mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wabup Indramayu, yang padahal masa baktinya hanya tinggal menyisakan beberapa bulan saja.
"Daya tahan terbukti Lucky Hakim itu tidak cukup mampu menahan ritme supaya dia bisa bertahan dalam dunia politik. Karena begini, mundur kan konsekuensinya banyak. Bukan cuma pribadi, tapi konsekuensi ke partai koalisinya juga. Jadi problem itu yang saya sorot persoalan kalangan artis yang dicalonkan sama partai politik," ungkapnya.
Muradi lalu menyimpulkan prahara Lucky Hakim ini muncul akibat lemahnya pendidikan politik yang dilakukan parpol. Jika saja pendidikan politik itu sudah diberikan secara massif oleh partai, setidaknya Muradi meyakini Lucky Hakim akan bisa bertahan sebagaimana kalangan artis yang jadi politisi seperti Nurul Arifin, Rieke Diah Pitaloka maupun Rano Karno hingga Eko Patrio.
"Poin pentingnya, ideologisasi (pendidikan politik partai) itu hanya bisa dilakukan kalau yang bersangkutan (Lucky Hakim) memang bukan semata-mata ingin menjadi publik figur, tapi mendorong proses penguatan posisinya di level partai. Dari kasus Lucky Hakim ini, memang kan dia beberapa kali lompat partai. Dari situ saja kita bisa lihat loyalitas kadernya sejauh mana," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, publik dikejutkan beredarnya kabar pengunduran diri Lucky Hakim dari jabatannya sebagai Wabup Indramayu pada Senin (13/2/2023). Surat yang beredar tersebut ditujukan kepada DPRD Indramayu.
Ketua DPRD Kabupaten Indramayu Syaefudin membenarkan kabar mundurnya Wakil Bupati Indramayu Lucky Hakim. Bahkan, dia menjelaskan, Lucky bersama beberapa orang mendatangi langsung kantor Sekretariat DPRD Indramayu.
"Iya, setengah lima sore tadi, dia (Lucky Hakim) datang sendiri bersama orangnya. Baru terima tadi sore langsung ke sekretariatan ditemui Sekwan," kata Syaefudin melalui sambungan telepon kepada detikJabar, Senin (13/2/2023) malam.
(ral/mso)