.webp)
Bandung - Beragam peristiwa terjadi di Jawa Barat (Jabar) hari ini, Kamis (2/2/2023). Mulai dari gempa yang mengguncang Garut hingga pilu petani millenial yang dikejar-kejar hutang.
Berikut rangkuman Jabar hari ini:
1. Gempa Garut dan Efeknya
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 4,3 (informasi sebelumnya M 4,4) mengguncang Kabupaten Garut, Rabu (1/2/2023) malam. Getarannya dirasakan cukup kuat oleh masyarakat di kawasan pusat perkotaan.
Berdasarkan informasi yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) RI, gempa bumi tersebut terjadi pada Rabu (1/2/2023) malam pukul 22.57 WIB.
Pusat gempa terletak pada Koordinat 7.27 LS dan 107.73 BT, tepatnya berlokasi di darat pada jarak 19 kilometer Barat Daya Kabupaten Garut pada kedalaman 3 kilometer.
Akibat gempa tersebut, sejumlah rumah dilaporkan mengalami kerusakan. Koordinator Pusdalops PB BPBD Jawa Barat Hadi Rahmat mengatakan ada 10 rumah rusak akibat gempa tersebut.
"8 unit rusak ringan, 1 unit rusak sedang, dan 1 unit rusak berat. Sementara rumah yang terdampak 7 unit," kata Hadi dalam keterangan resmi BPBD Jabar, Kamis (2/2/2022).
Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Garut mengonfirmasi ada puluhan rumah warga yang mengalami kerusakan dampak gempa bumi tersebut.
"Sekitar 20-an rumah, di Kecamatan Samarang dan Pasirwangi. Semuanya rusak ringan," ucap Kepala Pelaksana BPBD Garut Satria Budi kepada wartawan.
Budi menjelaskan saat ini tim dari BPBD dikerahkan ke lokasi kejadian untuk melakukan pemantauan. Hingga saat ini, Budi memastikan tidak ada korban luka maupun jiwa akibat gempa bumi semalam.
"Dipastikan tidak ada (korban luka dan jiwa)," pungkas Budi.
2. Pemprov Jabar Jelaskan soal Anggaran Mobil Listrik Capai Rp 9 Miliar
Pemprov Jawa Barat menyewa 22 mobil listrik untuk keperluan operasional kepala perangkat daerah selama satu tahun. Puluhan mobil listrik itu diketahui disewa dengan menghabiskan anggaran hingga sekitar Rp9 miliar.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Barat Ai Saadiyah Dwidaningsih menjelaskan, sistem sewa dilakukan karena standar biaya umum (SBU) untuk mobil dinas listrik ini belum memiliki regulasinya. Sebab diketahui, pagu pengadaan untuk mobil listrik jauh lebih mahal dibanding membeli konvensional biasa untuk kebutuhan kendaraan operasional dinas.
"Sistemnya sewa karena dari sisi pagu, kendaraan listrik ini kan masih mahal. Jadi untuk sistem pagu, di SBU-nya itu belum masuk. Sebenarnya di Inpres (Instruksi Presiden No 7 Tahun 2022) itu ada beberapa arahan ke kementerian. Salah satu instruksinya ke Kementerian Keuangan untuk bisa mengatur dari sisi SBU," kata Ai kepada detikJabar, Kamis (2/2/2023).
Selama arahan kebijakannya belum tertuang, Pemprov Jabar memutuskan untuk menyewa pengadaan mobil listrik yang menelan biaya hingga sekitar Rp9 miliar tersebut. Sistem sewa pun dilakukan dalam jangka waktu satu tahun anggaran 2023.
"Jadi sebenarnya pagu harga untuk kendaraan operasional dinas seharusnya disesuaikan dengan masuknya kendaraan bermotor listrik ini. Selama ini masih belum ada arahannya kebijakannya, akhirnya kebijakan di Pemprov Jabar menggunakan sewa," tuturnya.
"Sebenarnya ini hal yang juga sudah biasa dilakukan penyewaan kendaraan ini. Di kementerian juga sistemnya sewa. Kalau untuk anggarannya, itu menggunakan anggaran di perangkat daerah masing-masing. Jadi masuk ke e-katalog, tinggal belanja pake marketplace tersebut," sambungnya.
Ai pun turut menjelaskan soal pemenang pengadaan sewa mobil listrik yang dilakukan BUMD Jawa Barat, PT Migas Utama Jabar (MUJ). Ai menyebut, mekanisme pengadaan itu terbuka dan boleh diikuti oleh pihak manapun. Namun akhirnya, BUMD Jabar yang dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai penyedia sewa mobil listrik itu.
"Jadi sebenarnya kita ini prosesnya terbuka, bebas siapapun boleh ikut di dalam pengadaan kendaraan listrik ini. Tidak terlepas BUMD atau siapapun, itu boleh," ungkapnya.
"Jadi ketika mekanismenya e-katalog, mereka mempunyai kesiapan administrasi, barang dan sebagainya, itu boleh ikut. Itu juga sudah melalui proses di LKPP. Dan BUMD kita, PT MUJ itu berhasil memenuhi syarat-syarat tersebut. Akhirnya penyedia yang sudah siap kita kerjasamakan, ini bisa kita eksekusi (anggaran sewa mobil listrik) di Februari ini," pungkasnya.
Merespon hal itu, Pakar Transportasi ITB Sony Sulaksono mengatakan urgensi Pemprov Jabar yang menghabiskan anggaran Rp 9 miliar untuk menyewa mobil listrik tidak jelas.
"Urgensinya tidak jelas, untuk apa, apakah untuk (kurangi) polusi, apakah untuk mengkonversikan BBM dengan mobil listrik," ujar Sony saat dihubungi detikJabar.
"Tapi kalau memang karena polusi sebenarnya kurang tepat, karena masalah perkotaan adalah masalah kemacetan bukan masalah polusi. Masalah konversi juga kurang tepat, karena kemacetan tidak bisa disesuaikan dengan penyediaan energi," tambah Sony.
3. Pilu Petani Milenial kala Panen tak Dibayar hingga Dikejar Hutang
Kabar tidak sedap datang dari program Petani Milenial. Program yang dibangga-banggakan sebagai inovasi unggulan Pemprov Jawa Barat tersebut meninggalkan seabreg masalah yang hingga kini belum diselesaikan.
Ceritanya diungkapkan oleh Rizky Anggara, pemuda dari Kabupaten Bandung Barat (KBB) ini mengisahkan bagaimana ruwetnya menjalankan program Petani Milenial yang selalu dielu-elukan Gubernur Jabar Ridwan Kamil.
Saat dikonfirmasi detikJabar, Rabu (1/2/2023), Rizky mengatakan ia adalah pemuda yang mengikuti program petani milenial angkatan pertama pada akhir Juli 2021. Saat itu, ia bergabung bersama 19 pemuda lainnya dari berbagai daerah di Jabar untuk menggarap komoditas tanaman hias di wilayah Lembang, KBB.
Sejak pertama kali mengikuti program ini, masalah mulai muncul di kelompoknya Rizky. Bibit tanaman hias yang dijanjikan bakal diberikan sebanyak 300 indukan, ternyata tidak lengkap. Rizky dan kelompoknya hanya menerima separuh indukan tanaman hias dari salah satu perusahaan yang ditunjuk Pemprov Jabar sebagai offtaker untuk program Petani Milenial.
Masalah kemudian muncul lagi. Tiga jenis tanaman hias yang digarap, yaitu Amydrium silver, Scindapsus Lucens, dan Homalomena Frog ternyata terserang penyakit. Rizky sebetulnya sudah menyadari pada saat kedatangan pertamanya di lokasi garapan petani milenialnya. Namun karena sudah kepalang tanggung, hal itu ia abaikan begitu saja.
Akhirnya, separuh indukan tanaman hias yang Rizky dan kelompoknya terima harus dibabat habis, lalu dibakar karena mengalami gagal panen pada Agustus 2021. Masalah kemudian muncul lagi ketika mereka diwajibkan meneken kesepakatan peminjaman modal dengan salah satu bank.
Masih di bulan yang sama, Rizky dan 19 rekannya yang tergabung dalam kelompok petani milenial angkatan pertama ini akhirnya resmi berhutang ke bank untuk permodalan program yang mereka jalankan. Nilainya pun lumayan besar yaitu sekitar Rp 50 juta untuk satu orang.
"Ini sebetulnya kenapa saya mau meramaikan informasi ini, karena memang jujur saya kecewa dengan Pemprov Jawa Barat, khususnya Biro Perekonomian dan Dinas Tanaman Pangan dan Holtikurtura selaku pemilk programnya. Saya juga sejujurnya nggak mau, karena ada nama saya di situ. Tapi kalau misalkan nggak diginiin, mereka nggak akan pernah mau tanggung jawab," katanya.
Meski telah resmi berutang ke bank melalui mekanisme kredit usaha rakyat (KUR) karena dibantu prosesnya oleh BUMD Jawa Barat, PT Agro Jabar sebagai avalis atau penjamin, utang itu nyatanya tidak datang dalam bentuk uang tunai kepada Rizky. Mereka mendapatkan barang untuk keperluan menjalankan program Petani Milenial dari hasil utang sekitar Rp 50 juta per orang tersebut.
Tapi masalahnya, ketika Rizky membutuhkan atap plastik UV pada Agustus 2021 untuk keperluan tanaman hias garapannya, barang itu tidak segera datang. Padahal, taman yang mereka garap terserang penyakit yang makin diperparah karena Lembang pada saat itu diguyur hujan setiap hari.
Atap plastik UV yang diminta untuk greenhouse Rizky dan kelompoknya lalu datang pada akhir Oktober 2021. Meski akhirnya bisa mulai serius melakukan budidaya, namun sayang Rizky harus kehilangan satu siklus panen akibat gagalnya tanaman yang mereka budidayakan.
Baru awal Desember 2021, Rizky dan kelompoknya mulai merasakan panen perdana. Walau hasil panennya tergolong kecil lantaran hanya mencapai 1.046 tanaman. Panen kedua kemudian terjadi pada awal Maret 2022. Saat itu, jumlah tanaman yang panen meningkat drastis menjadi 5.540 tanaman.
Tapi, masalah lagi-lagi datang. Perusahaan yang ditunjuk Pemprov Jabar dalam program Petani Milenial ini tidak membayar hasil panen yang Rizky dan kelompoknya kerjakan. Padahal, sesuai perjanjiannya, satu tanaman hias hasil panen itu harus dibeli dengan harga Rp 50 ribu.
"Jadi perusahaan ini, saya sebut aja inisialnya CV MI, nggak bayar hasil panen ke kita. Itu totalnya nyampe Rp 1,3 miliar dari pertama sampai kami habis kontrak di program Petani Milenial. Mereka nggak mampu buat bayar hasil panen kita," tuturnya.
Pada pertengahan April 2022, Rizky dan kelompoknya kemudian panen kembali. Jumlahnya waktu itu jika dirupiahkan mencapai Rp 373,8 juta. Rizky kembali panen pada awal Juli 2022. Saat itu, hasil panennya melonjak dibandingkan hasil sebelumnya. Jika dirupiahkan, angkanya mencapai Rp 618,15 juta.
Namun lagi-lagi, uang yang harusnya mereka terima dari hasil panen itu entah ke mana. Padahal niatnya, Rizky sebagai ketua kelompok di angkatan pertama Petani Milenial tersebut ingin melunasi utang KUR bank yang saat itu nilainya mencapai sekitar Rp 1,3 miliar. Kebetulan, kontrak mereka juga akan habis pada 28 Juli 2022.
Tapi, bukannya uang yang Rizky dapatkan, penanggung jawab program ini malah saling lempar kewenangan. Contohnya saat Rizky mencoba menghubungi Biro Ekonomi Setda Jabar, salah satu pejabatnya malah angkat tangan dan beralasan bahwa program itu kewenangannya ada di Dinas Tanaman Pangan dan Holtikurtura.
"Mereka ini kan pemilik program ini, kita bermasalah gara-gara program mereka. Tapi giiliran kita sekarang nama kita kotor di bank, mereka lepas tangan. Saya nge-WA pun nggak menjawab. Malah ada waktu itu menjawab dari Biro Perekonomian justru melempar ke dinas. Jadi patuding-tuding (saling tuduh), akhirnya nggak ada hasil," keluh Rizky.
Tak hanya itu, akibat mengutang ke bank, salah satu rekan Rizky di kelompok Petani Milenial harus didatangi pegawai bank di rumahnya di Cimahi. Temannya itu hanya tinggal berdua saja bersama ibunya yang sama sekali tidak tahu-menahu tentang program petani milenial.
Sontak, ibu dari rekan Rizky itu menjadi kaget bukan kepalang. Rizky memang bersih dari masalah perbankan lantaran sistem permodalan yang ia lakukan waktu itu dengan cara menerima pinjaman langsung dari PT Agro Jabar. Namun tetap saja, sebagai ketua kelompok, ia merasa berang karena tidak adanya pejabat yang mau turun tangan membereskan masalah tersebut.
Rizky saat ini hanya bisa berharap Pemprov Jabar bisa turun tangan mengatasi masalah kelompok petani milenialnya yang kini memiliki utang di bank senilai Rp 1,3 miliar. Dibanding membentuk Petani Milenial baru dan membangga-banggakannya ke daerah lain, bahkan hingga ke pemerintah nasional, Rizky mendesak supaya pemprov bisa terlebih dahulu menyelesaikan masalah yang ada di kelompoknya.
"Kami meminta ke pemprov tidak lepas tanggungjawab. Saya sengaja meramaikan ini, sejauh yang saya alami satau tahun kemarin, setiap kita laporan ke atas, kalau ada masalah, dinas atau Biro Perekonomian itu selalu menyampaikan ke atasannya mereka itu baik-baik aja. Jadi dibanding bikin program Petani Milenial baru, selesaikan dulu nih masalah kami sampai kami harus terjerat utang Rp 1,3 miliar," ucapnya.
Sementara saat dikonfirmasi detikJabar, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Jawa Barat Dadan Hidayat mengaku tak bisa mengomentari hal tersebut. Ia menyarankan wartawan untuk mengkonfirmasi langsung hal ini kepada PT Agro Jabar yang disebutnya sebagai avalis dari program petani milenial.
"Untuk kaitan ini, saya belum bisa memberikan komentar. Karena yang paling berwenang mengklarifikasi adalah Jabar Agro (PT Agro Jabar) selaku avalis," singkatnya melalui pesan singkat WhatsApp sembari mengirimkan emoticon tangan telungkup.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Biro Perekonomian Setda Jawa Barat Yuke Mauliani Septina menjelaskan dalam program petani milenial, pemprov memberikan bantuan melalui fasilitasi kerja sama permodalan dengan skema KUR. Dari hasil evaluasi pemprov, pihaknya mengakui ada kendala dalam pemasaran produk tanaman hias yang digarap kelompok Rizky tersebut.
"Terkait keluhan yang dari Petani Milenial batch 1 tersebut, dari evaluasi yang dilakukan oleh Pemprov Jabar melalui Biro Perekonomian, memang terdapat kendala pemasaran produk tanaman hias. Offtaker yang berkomitmen menyerap produk petani mengalami gagal ekspor karena pasar mereka di Eropa terdampak konflik Rusia-Ukraina, sehingga offtaker belum bisa melakukan pembayaran ke petani," jelas Yuke, Kamis (2/2/2023).
Yuke menepis anggapan Pemprov Jabar tidak bertanggung jawab atas program Petani Milenial hingga mengakibat kelompok Rizky dikejar-kejar utang bank. Pemprov kata dia, sudah melakukan sejumlah upaya sekaligus berkomitmen mendampingi petani milenial hingga programnya tuntas.
"Terkait adanya kesan Pemprov Jabar tidak bertanggung jawab dan lepas tangan, dapat disampaikan bahwa Pemprov Jabar telah melakukan upaya-upaya penyelesaian kendala yang ada dan tetap berkomitmen mendampingi petani milenial agar mereka bisa menyelesaikan program sampai tuntas, hingga usaha pertanian mereka maju dan mandiri," tuturnya.
"Dalam pelaksanaan program, Pemprov Jabar juga terus melakukan evaluasi dan pembenahan untuk kesinambungan petmil (petani milenial) semakin baik," pungkasnya.
4. Aksi Heroik Kepsek di Ciamis yang Gagalkan Penculikan Anak SD
Aksi dugaan percobaan penculikan anak terjadi di SDN 1 Mekarjadi, Kecamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Peristiwa yang menggegerkan itu terjadi pada Rabu (1/2/2023).
Kepala SDN 1 Mekarjadi Yudi Kurniawan membenarkan kejadian tersebut. Upaya penculikan itu dilakukan oleh seorang perempuan yang tidak diketahui identitasnya. Modusnya dengan berpura-pura menanyakan alamat kepada seorang anak.
Yudi bercerita, perempuan tersebut masuk ke ruang kelas IV melalui gerbang pintu belakang SD dan mencari murid bernama Farel pada jam istirahat kemudian meminta seorang anak untuk ikut pulang dan menunjukkan alamat rumahnya.
"Perempuan itu sudah menarik tangan dan tas anak mengajak pulang sambil menanyakan alamat rumah. Ngakunya keluarganya," ujar Yudi saat ditemui detikJabar di sekolah, Kamis (2/2/2023).
Sang anak yang tidak mengenal perempuan itu langsung menolak ajakan tersebut. Teman-temannya pun kemudian berlari ke kantor SD dan melapor ke wali kelas. Setelah itu, wali kelas bersama kepala sekolah langsung menghampiri perempuan tersebut.
"Perempuan itu memang meminta Farel untuk ikut, katanya mau ke rumah Farel tapi tidak tahu alamatnya. Saya tanya anaknya, ternyata tidak kenal. Jadi saya larang, posisinya sedang sekolah dan ini tanggung jawab kami. Apalagi sekarang sedang ada isu penculikan," jelas Yudi.
Yudi mengatakan perempuan tersebut membawa Farel karena untuk menanyakan alamat orang tuanya. Lalu Yudi pun meminta Farel untuk menyebutkan alamatnya dan meminta perempuan itu untuk pergi sendiri.
"Sudah dikasih tahu alamatnya tapi tetep mengajak Farel pergi, tentu saja saya tidak kasih. Akhirnya si perempuan itu pergi melalui gerbang depan. Jadi masuk gerbang belakang, keluar lewat gerbang depan," ucapnya.
Yudi pun tidak menanyakan identitas perempuan itu lantaran fokus untuk mempertahankan anak agar tidak dibawa. Adapun ciri-ciri perempuan itu, usia sekitar 30 tahun, memakai kerudung dan masker. Postur tubuh pendek, memakai baju biru seperti seragam.
"Setelah kejadian ini kami langsung melapor ke Dinas Pendidikan dan kepolisian. Dengan kejadian ini kami akan lebih waspada lagi juga mengimbau kepada orang tua," ungkapnya.
Yudi telah mengkonfirmasi kepada orang tua Farel dan tidak merasa menyuruh orang untuk menjemput. Bahkan pihak orang tua pun tidak memiliki masalah keuangan dengan pihak manapun. "Sempat kepikiran mungkin orang tuanya ada masalah keuangan, tapi pastinya ada survei dulu dan tahu alamat. Jadi saya bingung tahu dari mana langsung ke sekolah," ucapnya.
Sementara itu, Kapolsek Ciamis Kompol Ismet Inono membenarkan telah mendapat laporan dari sekolah perihal kejadian tersebut. Namun pihak kepolisian belum bisa memastikan apakah itu upaya penculikan atau bukan. Polisi masih menyelidiki kasus ini.
"Saat ini masih kita konfirmasikan dengan pihak sekolah, guru dan keluarga. Yang jelas penculikan tidak terjadi," jelasnya.
5. Persib Ingin 'Kembali' Main di Siliwangi
Persib Bandung mengajukan izin menggunakan Stadion Siliwangi, Kota Bandung, sebagai kandang saat menjamu PSS Sleman. Jika diizinkan menggunakan stadion bersejarah itu, pertandingan kemungkinan digelar tanpa penonton.
Laga Persib menjamu PSS Sleman akan digelar pada Minggu (5/1/2023) pukul 16.00 WIB. Jelang pertandingan di pekan ke-21 Liga 1 2022/2023 itu, Persib mengajukan izin untuk bisa main di Bandung.
Ada dua stadion yang diusulkan, pertama Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) dan Stadion Siliwangi. Alasan Persib mengajukan dua stadion itu sebagai kandang adalah ingin mendapat dukungan penuh bobotoh di laga melawan Super Elja.
Namun jika Persib nantinya bakal menggunakan Stadion Siliwangi, besar kemungkinan pertandingan digelar tanpa penonton. Sebab kondisi stadion milik Kodam III Siliwangi itu tidak memungkinkan menampung ribuan bobotoh.
"Siliwangi kita belum tahu, kita masih menunggu proses assessment dan lain-lain. Tapi melihat dari infrastuktur stadion, kalau di Siliwangi kemungkinan tanpa penonton," kata Direktur PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Teddy Tjahjono.
Stadion Siliwangi memang sudah direnovasi dengan dilakukan peremajaan, termasuk dari sisi rumput lapangan. Saat ini, Stadion Siliwangi menggunakan rumput sintetis.
Dalam regulasi kompetisi Liga 1, stadion dengan rumput sintetis boleh digunakan untuk menggelar pertandingan. Namun tetap harus sesuai dengan standar FIFA.
"Ada (regulasinya) dan itu diperbolehkan. Kan seperti waktu AFF di Singapura dan Filipina itu main di sintetis," ujarnya.
Sekadar diketahui, Stadion Siliwangi, Kota Bandung, sempat menjadi kandang Persib Bandung sebelum adanya Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung dan Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung.
(bba/dir)
