.webp)
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anti-LGBT yang tengah diusulkan di beberapa daerah menuai pro dan kontra. Di Garut, tujuan pembentukan aturan itu disebut pemerintah sebagai langkah pencegahan.
Wakil Bupati Garut Helmi Budiman mengatakan Pemda Garut sudah menerima nota dari DPRD Garut terkait usulan Perda Anti-LGBT itu. "Kita sudah menerima nota dari DPRD, terkait usulan Perda Anti-LGBT. Dalam waktu dekat kita akan bahas," ucap Helmi kepada wartawan, Rabu (1/2/2023) sore.
Helmi mengatakan, usulan Perda Anti-LGBT yang saat ini tengah digodok Pemda dan DPRD Garut merupakan usulan dari masyarakat. Warga Garut menginginkan rumahnya bersih dari perilaku seksual menyimpang. "Suaranya mayoritas bulat. Masyarakat menginginkan Perda Anti-LGBT," ucap Helmi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Helmi mengatakan masyarakat pengusung Perda Anti-LGBT, bahkan mengklaim jika saat ini ada lebih dari 3 ribu orang yang terindikasi LGBT ada di Kabupaten Garut.
"Klaimnya memang seperti itu. Tapi memang kita harus lihat lagi. Yang jelas Perda Anti-LGBT ini sebagai upaya kita menyiapkan generasi muda. Jangan sampai terkontaminasi dengan hal-hal yang seperti itu. Untuk pencegahan," katanya.
Usulan Perda Anti-LGBT, termasuk yang sedang dibahas di Garut mendapatkan suara miring dari beberapa organisasi masyarakat. Terkait hal tersebut, Helmi mengaku pihaknya tidak akan terpengaruh karena aturan ini diminta oleh warga Garut.
"Nanti kita bahas. Apakah nantinya akan berdiri sendiri, atau masuk poin di dalam Perda Anti Maksiat. Karena saat ini kita sudah punya perda itu," pungkas Helmi.
