.webp)
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Sumedang rencananya bakal diterapkan dalam skala nasional. Sistem tersebut, saat ini masih dalam tahap penyempurnaan.
Hal itu sebagaimana diutarakan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian usai meninjau gedung perpustakaan baru di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Selasa (10/1/2023).
"Saat ini Kemenpan-RB dengan Kemendagri dan pihak terkait lainnya, akan melihat apakah ada celah-celah, ada titik-titik lain yang kurang sempurna, jadi akan kita sempurnakan betul, setelah itu baru diterapkan secara nasional," ungkap Tito.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tito menyatakan sistem pemerintahan berbasis digital yang akan diterapkan harus betul-betul sempurna. Sebab, ia tidak menginginkan saat sistem itu direplikasi oleh daerah-daerah namun tidak terkoneksi dengan baik secara nasional.
"Jadi kita berharap di daerah-daerah tidak langsung mereplikasi dan kemudian sistemnya tidak konek secara nasional, jadi sistemnya harus bisa diaplikasikan secara nasional, jadi kita lihat sekali lagi penyempurnaannya," paparnya.
Tito pun mengungkapkan bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan Menpan-RB (Abdullah Azwar Anas) menyangkut soal program SPBE yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang.
"Saya sudah koordinasi dengan bapak Menpan-RB, program di Sumedang ini bagus, digital pemerintahannya ya, digital governance, termasuk penanganan stunting, berbasis data, berbasis aplikasi," ungkapnya.
Sebagaimana diketahui, Kabupaten Sumedang dinilai cukup sukses dalam menerapkan sistem pemerintahan berbasis digital. Salah satu yang menjadi sorotan dalam hal menurunkan angka stunting.
Sebagaimana diberitakan detikjabar sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan teknologi digital dalam penanganan kasus stunting dengan menggunakan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Jokowi mencontohkan Kabupaten Sumedang sebagai salah satu daerah yang berhasil menerapkan SPBE.
Arahan itu disampaikan Menkes Budi Gunadi Sadikin setelah rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, seperti dalam keterangan tertulis dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Senin (2/1/2023).
"Arahan Bapak Presiden adalah tolong dipastikan semua kabupaten/kota nanti didorong penerapan sistem pemerintahan berbasis elektroniknya, koordinasi dengan MenPAN-RB," ucap Budi.
Dalam kesempatan itu, Jokowi menyampaikan, Sumedang merupakan salah satu kabupaten yang menerapkan SPBE dengan baik sebagai basis data dalam menurunkan kasus stunting di daerah. Untuk itu, Jokowi mengimbau kabupaten/kota lainnya untuk dapat mereplikasi implementasi dari Kabupaten Sumedang.
"Khusus untuk stunting, beliau (Presiden) menyarankan agar ditentukan di bawah koordinasi Bapak Wapres, Bapak MenkoPMK, dan KepalaBKKBN, untuk memilih, bisa 20, 30, atau sampai 50 kabupaten/kota yang memang sudah baik nilaiSPBE-nya, juga stunting-nya tinggi, agar apa yang sudah dilakukan diSumedang ini bisa langsungdireplikasi," tutur Budi.
Harapan Tito
Sementara itu, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) diharapkan menjadi sekolah kedinasan terbesar yang mendidik para calon birokrat dengan ilmu pemerintahannya.
Hal itu diungkapkan Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian dengan didampingi Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Hadi Prabowo dan Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru seusai meresmikan gedung perpustakaan milenial di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Selasa (10/1/2023).
Menurut Tito, kampus IPDN bisa menjadi 'etalase atau 'role model' sebagai tempat yang melahirkan para calon birokrat pemerintahan unggulan.
"ini (IPDN) bisa menjadi etalase, role model dan pusat membutuhkan para birokrat yang bagus," ujarnya.
Terkait hal itu, sambung Tito, salah satu yang harus diperbaiki adalah sarana dan prasarana di samping kurikulum berbasis karakter dan sektor lainnya.
"Salah satunya harus diperbaiki secara fisik, di samping kurikulum karakter dan lain-lain," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Tito pun mengucapkan terima kasihnya kepada para kepala daerah dan alumni IPDN yang telah turut berkontribusi demi kemajuan kampus IPDN.
Bahkan secara khusus, Tito mengucapkan terima kasihnya kepada Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru yang telah menyumbang kendaraan operasional bagi IPDN.
"Kita mengharapkan dukungan dari rekan-rekan kepala daerah lainnya juga dan juga siapapun pihak yang ingin berkontribusi untuk kemajuan IPDN," ucapnya.
IPDN sendiri terus berupaya melakukan transformasi untuk mewujudkan titel world class university atau universitas bertaraf internasional.
Salah satu langkah yang dilakukan dengan membangun dan merenovasi sarana dan prasarana, seperti yang dilakukan saat ini, yakni membangun gedung perpustakaan milenial serta merenovasi gedung Menza dan gedung Balairung Rudini.
Rektor IPDN Hadi Prabowo mengungkapkan, gagasan merenovasi gedung Menza dan gedung Balairung Rudini datang langsung dari Mendagri saat meninjau kampus IPDN pada 2020. Dengan perbaikan ini diharapkan dapat membawa kenyamanan, kebanggaan serta kewibawaan bagi para Praja dan lembaga.
"Lalu untuk menunjang transformasi IPDN menuju world class university, kami membuat Gedung perpustakaan berbasis digital bekerja sama dengan Perpusnas," ungkap Hadi.
Gedung perpustakaan IPDN merupakan gedung perpustakaan berbasis digital. Disana dilengkapi berbagai fasilitas, diantaranya laboratorium bahasa dan ruang-ruang bagi Praja untuk berdiskusi dan membaca.
"Saya ucapkan terima kasih kepada para alumni baik alumni APDN maupun alumni IPDN, IKAPTK, Pemerintah Daerah dan mitra kerja yang turut membantu menyumbangkan prasarana dalam renovasi gedung menza," terang Hadi.
