.webp)
Menteri Sosial RI (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan tengah mempersiapkan proses peluncuran Sekolah Rakyat. Ia mengungkapkan, sekolah akan mulai dibuka pada tahun ajaran ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa buka suara. Menurut Khofifah, format sekolah rakyat ini berupa boarding school yang khusus diperuntukkan bagi anak-anak keluarga kategori miskin dan miskin ekstrem.
Dengan tujuan, agar anak-anak tersebut memiliki keberlanjutan dalam pembelajaran atau tidak putus sekolah (drop out). Serta, untuk memperkuat pembentukan karakternya sehingga lebih terpadu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi untuk sekolah rakyat ini, daerah diminta menyiapkan lahannya, dan pemerintah akan menyiapkan anggarannya. Kira-kira satu unit sekolah anggarannya Rp 100 miliar," kata Khofifah, Kamis (6/3/2025).
"Kami berharap, Jatim dapat kuota 40 sekolah, yakni 38 kabupaten/kota dan dua untuk provinsi. Misalnya, kita bisa mendapatkan kuota 40, dengan anggaran satu sekolah Rp 100 Miliar, maka ada uang beredar sekitar Rp 4 triliun. Artinya, keberadaan sekolah ini juga memberikan multiplayer effect karena kita bisa merekrut banyak tenaga kerja," lanjutnya.
Dengan konsep boarding school, diyakini bisa menyerap tenaga kerja baik untuk tenaga pendidik, pengelola asrama, penyedia makanan, hingga memberikan efek ekonomi pada lingkungan sekitar sekolah.
"Inilah yang kita sebut bisa memberikan multiplayer effect. Dalam waktu dekat bisa menyerap tenaga kerja, dan dalam jangka panjang, kita bisa mendorong peningkatan kualitas SDM dan IPM di daerah tersebut. Termasuk menyiapkan generasi emas pada era Indonesia Emas 2045," katanya.
Untuk itu, pada 9 Maret, Khofifah berencana mengadakan rakor yang mengundang Menteri Sosial, Menteri ATR/BPN dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bersama seluruh Bupati/Wali Kota dan Kepala Bappeda untuk membahas detail terkait rencana ini.
"Pak Mensos ini karena arahan dari Pak Presiden sekolah rakyat ini ditangani Kemensos, kemudian dengan Menteri ATR/BPN terkait koordinasi RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) untuk kepastian hukum termasuk bagi investor," katanya.
"Kemudian juga kami berencana mengundang Pak Mendes kaitan supaya terkonfirmasi Kepala Desa ini biar confirm, sebetulnya dana desa yang turun peruntukannya untuk apa saja dan teknis koperasi desa bagaimana detailnya," tandas Khofifah.
(hil/fat)
