.webp)
Tahun 2022 telah berakhir. Bupati Majalengka Karna Sobahi mulai menatap tahun 2023 dengan sejumlah harapan. Bertepatan pada tahun ini, jabatan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Majalengka tinggal tersisa satu tahun lagi. Karna mengaku, di sisa masa jabatannya banyak janji politik yang belum terbayar.
Balai Latihan Kerja (BLK) dan pembangunan RSUD Talaga adalah beberapa janji politik Bupati Karna bersama Wabup Tarsono yang belum bisa dituntaskan hingga hari ini.
"BLK itu hutang banget. Itu tertuang dalam janji politik saya. Rumah Sakit Talaga enggak tuntas, tapi ada mah ada kan. Belum tuntas karena pandemi. Itu (RSUD Talaga) sudah teranggarkan Rp 325 miliar hanya terealisasi Rp 125 miliar," kata Karna saat diwawancarai detikJabar belum lama ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"BLK itu kan tadinya mau dekat dengan SIKIM (Sentra Industri Kecil Menengah). Cuma kata Perdagin katanya lebih bagus gunakan SIKIM aja, sayang daripada dibangun lagi. Tapi janji politik saya harus ada BLK itu," sambungnya.
Tak hanya infrastruktur untuk fasilitas pelayanan publik masyarakat. infrastruktur di dunia pendidikan dan di lingkungan pemerintahannya pun, Karna belum bisa memaksimalkannya.
"Kemudian yang belum itu terpenuhi itu adalah rehabilitasi SD banyak yang rusak. Puskesmas 32 bagus sudah, kalau infrastrukturnya. Gedung-gedung Kecamatan kayak Cingambul, Sindangwangi, Jatitujuh pada rusak," ujar dia.
Terkait hal itu semua, Karna merasa pesimis jika janji politiknya bisa tuntas di sisa masa jabatannya itu. Pasalnya, ada beberapa agenda yang harus diprioritaskan untuk pembangunan tahun ini.
"Di sisa periode kemungkinan tidak terkejar. Sebab ada anggaran infrastruktur sekarang, saya akan membenahi Pasar Lawas. Jadi Pasar Lawas akan dibuat sedemikian rupa, supaya GGM tidak digunakan untuk konser-konser," kata dia.
"Jadi konser-konser akan di sana nanti, akan mudah jangkauannya enggak harus kayak diGGM kalau pameran-pameran pembangunan di sana.Insyaallah tahun ini (revitalisasi Pasar Lawas)," ujarnya.
Selain pembangunan infrastruktur, angka kemiskinan di daerah yang dipimpinnya itu masih menjadi perhatian pihaknya. Sebab, pada tahun ini angka kemiskinan di 'Kota Angin' itu naik 11 persen.
"Kalau kemarin ekspos Bapenda di hotel Horison target indikator makro kita enggak tercapai. Kemiskinan malah naik, akibat pandemi. Kalau IPM, PDRB, LP, LPPD, kita bagus, kemudian pelayanan publik kita bagus dari Kemenpan. Cuma kemiskinan malah naik 11 persen," jelas dia.
Disinggung terkait upaya menekan kembali angka kemiskinan di Majalengka. Karna sudah menyiapkan strateginya, salah satunya menggerakkan tim penanggulangan kemiskinan di setiap kecamatan.
"Pak Wabup saya tugasi lebih intens ke 26 Kecamatan untuk menggerakkan tim-tim TKPKD, tim penanggulangan kemiskinan daerah di Kecamatan dan dianggarkan satu Kecamatan Rp 100 juta," ucap dia.
(yum/yum)
