.webp)
Bawaslu RI merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) menjelang pemilihan 2024. Provinsi Jawa Barat, menjadi urutan keempat daerah yang dinyatakan paling rawan menjelang Pemilu digelar.
Sebagaimana diketahui, data IKP dihasilkan dengan dua pendekatan analisa. Pendekatan pertama berdasarkan hasil input data dari Bawaslu Provinsi dan pendekatan kedua berdasarkan hasil agregat penghitungan dari Bawaslu kabupaten/kota.
Jabar masuk urutan keempat tingkat kerawanan tinggi dengan skor 77,08 pada penilaian tingkat provinsi. Di urutan pertama ada DKI Jakarta dengan skor 88,95, Sulawesi Utara 87,48, Maluku Utara 84,86 dan Kalimantan Timur di urutan kelima dengan skor 77,04.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara untuk dimensi penilaian IKP, Jabar menempati urutan ke-6 pada konteks sosial dan politik dengan skor 74,91. Kemudian pada dimensi penyelenggaraan Pemilu, Jabar menempati urutan ke-8 dengan skor 83,38, dimensi kontestasi di urutan ke-6 dengan skor 83,71 dan dimensi partisipasi diurutan ke-7 dengan skor 42,07.
Sementara berdasarkan penilaian agregasi perhitungan dari kabupaten/kota, Jabar menempati urutan ke-6 pada IKP 2024. Jabar mendapat skor 39,72, sementara di posisi pertama ditempati Banten dengan skor 45,18, Papua 45,09, Maluku Utara 42,35, Sulawesi Tengah 41,70 dan DI Yogyakarta 41,37.
Berdasarkan penilaian agregasi kabupaten/kota, Jabar menempati urutan ke-11 pada dimensi sosial politik dengan skor 36,40. Kemudian pada dimensi penyelenggaraan pemilu di posisi ke-5 dengan skor 51,56, dimensi kontestasi di urutan ke-4 dengan skor 38,70 dan dimensi dimensi partisipasi di urutan ke-6 dengan skor 6,22.
Sebagaimana diketahui, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dan pemilihan serentak 2024. IKP ini merupakan upaya untuk melakukan pemetaan potensi pelanggaran dalam pemilu.
Baca juga: Tekad Gelora Jadi Partai Elit di Jabar |
Grand launching IKP digelar di Redtop Hotel & Convention Center, Pecenongan, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (16/12/2022). Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan IKP merupakan parameter untuk melihat sehat atau tidak demokrasi di Indonesia.
"IKP ini adalah program turunan dari 2008-2012, dikembangkan 2012-2017, 2017-2022 dan sampai saat ini jadi program prioritas kami 2024, sehingga diharapkan ini menjadi perhatian kita semua," kata Bagja dalam sambutannya.
(ral/mso)
