Kejari Tasik: Indikasi Penyunatan Dana PIP Terjadi di 300 Sekolah

Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya terus mengembangkan kasus dugaan korupsi Program Indonesia Pintar (PIP). Hingga Selasa (13/12/2022). Jumlah sekolah yang disinyalir terjadi pemotongan bertambah dari 200 menjadi 300 Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Tasikmalaya.

"Jadi jumlah sekolahnya nambah dari 200 sampai 300 sekolah," kata Hasbullah, Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya Selasa (13/12/22).

Selain bertambah jumlah sekolahnya, jumlah saksi yang diperiksa sudah berjumlah ratusan orang. Selain kepala sekolah dan bendahara, orang tua siswa hingga alumni siswa turut diperiksa jadi saksi.

"Hari ini (jumlah) saksi yang diperiksa sudah ratusan. Hitungan satu sekolah minimal dua ajad, sudah banyak," kata Hasbullah.

Kasus dugaan korupsi PIP ini terjadi tahun 2020, saat itu masih tinggi COVID-19. Pengambilan dana PIP siswa itu dikuasakan kepada pihak sekolah karena saat pengambilan tidak boleh ada kerumunan.

Sejumlah siswa mengakui terjadi pemotongan bantuan Program Indonesia Pintar saat pencairan. Namun, pelaku pemotongan serta peruntukan pemotongan saat ini masih dalam penelusuran.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya menemukan indikasi pemotongan dana PIP itu antara 10 hingga 20 persen per siswa.

Menurutnya, dari dana PIP tersebut setiap siswa harusnya mendpatakan uang sebesar Rp 500 ribu, untuk kelas 1 SMA/SMK, kelas 2 SMA/SMK Rp 1 Juta, sedangkan kelas 3 SMA/SMK Rp 500 ribu.

"Dugaan sementara itu terjadi di 200 sekolah SMA/SMK di Kabupaten Tasikmalaya. Kerugian negara bisa miliaran Rupiah," kata Hasbullah.