RAPBD Indramayu 2023 Gagal Disahkan

RAPBD Indramayu 2023 Gagal Disahkan

Sudedi Rasmadi - detikJabar
Selasa, 06 Des 2022 19:22 WIB
Unsur pimpinan DPRD Indramayu
Unsur pimpinan DPRD Indramayu (Foto: Sudedi Rusmadi/detikJabar).
Indramayu -

Rancangan APBD Kabupaten Indramayu tahun 2023 gagal disetujui. Sehingga, Pemerintahan Kabupaten Indramayu, bakal menggunakan kembali anggaran indikatif tahun sebelumnya dengan mengacu peraturan kepala daerah.

Unsur pimpinan daerah Kabupaten Indramayu gagal menyetujui rancangan APBD tahun 2023 hingga batas waktu pada 30 November lalu. DPRD Indramayu menyebut, hal itu terjadi akibat lambatnya tim anggaran pemerintah daerah serahkan kerangka anggaran tahun 2023 sebagai bahan pengesahan.

Akibatnya, pemerintah daerah bakal mendapat sanksi administrasi berupa pemutusan hak keuangan selama 6 bulan. Atau pelaksanaan roda pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan angka indikatif tahun sebelumnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tidak dilanjutkan pengesahan atau persetujuan dasarnya pada TAPD belum mampu. Tidak ada kerangka anggaran, kalau kita paksakan ketuk palu, angka apa yang kita sahkan? Nanti malah jadi angka gaib," kata Ketua DPRD Indramayu Syaefudin, Selasa (6/12/2022).

Syaefudin menyebut pembahasan anggaran untuk tahun 2023 nanti semula berjalan lancar. Namun, di 5 hari sebelum batas waktu, TAPD meminta waktu untuk merancang kerangka anggaran. Hingga, pada 30 November lalu, TAPD masih belum mampu menyerahkan data anggaran untuk disepakati bersama.

ADVERTISEMENT

"Komunikasi (dengan eksekutif) kita jalan. Bahkan, satu hari terakhir (29/11) kita datangi Pendopo Indramayu menemui TAPD. Agar pada rapat paripurna di tanggal 30 November malam hari itu APBD bisa disahkan," kata Syaefudin.

Unsur pimpinan DPRD, Fraksi dan Komisi, menyayangkan peristiwa tersebut. Sebab, bagi dewan, kesepakatan itu bisa mengantar pelaksanaan visi misi Pemerintah Daerah. Termasuk mengentaskan persoalan krusial yang harus diselesaikan di tahun 2023.

"Kita ingin membantu ekskutif, dimana 2023 itu tahun visi misi Bupati yang harus kita amankan juga. Lantas gimana persoalan PPPK, guru madrasah, bagaimana kebutuhan pembangunan dock oleh Diskanla? Termasuk persiapan pilkada dan pileg 2024 nanti," kata ketua Fraksi Golkar DPRD Indramayu Muhaimin kepada media.

(mso/mso)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads