BPMU Macet, Kepsek MA di Jabar Terpaksa Gaji Guru Pakai Utang

BPMU Macet, Kepsek MA di Jabar Terpaksa Gaji Guru Pakai Utang

Sudirman Wamad - detikJabar
Selasa, 22 Nov 2022 15:00 WIB
Pencairan BPMU di Jabar Macet, Sejumlah Madrasah Aliyah Terlilit Utang
Pencairan BPMU di Jabar Macet, Sejumlah Madrasah Aliyah Terlilit Utang (Foto: Sudirman Wamad/detikJabar)
Bandung -

Kepala sekolah madrasah aliyah (MA) di Jawa Barat menagih janji Gubernur Ridwan Kamil terkait pencairan bantuan pendidikan menengah universal (BPMU). Jelang akhir tahun ini, MA belum menerima BPMU dari Pemprov Jabar.

Akibat macetnya pencairan bantuan untuk siswa itu, MA di Jabar pun terpaksa berutang ke lembaga koperasi dan pribadi untuk bisa menggaji guru. Para kepala sekolah ini pun menggeruduk Gedung Sate. Mendesak Ridwan Kamil untuk menindaklanjuti pencarian BPMU.

Ketua KKM MA Provinsi Jabar AT Saefulloh mengaku bersama rekan-rekan kepala MA lainnya telah berjuang bolak-balik audiensi sepanjang tahun ini. Tercatat sudah lima audiensi digelar dan melibatkan, Komisi V DPRD Jabar, BPAD Jabar dan lainnya.


"Kalau boleh kami ceritakan, rata-rata sekolah punya utang tidak kurang dari Rp 200 juta. Pinjam ke koperasi, pinjam ke pribadi dulu dan sebagainnya. Untuk apa?, untuk membayar honor guru," kata AT kepada detikJabar di Gedung Sate, Selasa (22/11/2022).

"Jadi kami, aliyah negeri dan swasta memohon kepada Pak Gubernur untuk memberikan upaya konkret agar BPMU ini bisa cair. Langkahnya bagaimana terserah Pak Gubernur yang paham," ucap AT.

AT juga menilai belum adanya kejelasan pencairan bantuan BPMU ini sebagai indikator bahwa Pemprov Jabar tidak berpihak pada MA. Biro Kesra Provinsi Jabar juga dinilai tak aktif dalam menginformasikan prosedur pencairan BPMU kepada MA.

"Harusnya dulu, ketika BPMU tidak bisa dicairkan oleh Disdik jabar dan dialihkan ke Biro Kesra, harusnya Biro kesra ini proaktif memberikan petunjuk-petunjuk teknis kepada kami bagaimana mencairkan uang ini," ucap AT.

AT pun mengancam bakal menduduki kembali Gedung Sate. Ia bakal membawa ribuan orang untuk menagih janji Ridwan Kamil. "Sekolah jumlahnya sekitar 1.367 se-Jabar (MA), ya negerinya 77 sekolah. Jumlah siswanya sekitar 394 ribu," tutur AT.

Senada disampaikan Ketua Forum Silaturahmi Kepala Aliyah Jabar Iyan Mahfudin. Pihaknya mengaku tak puas dengan hasil audiensi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar. Iyan mengatakan anggaran BPMU ini pernah disampaikan bahwa sudah ada di APBD perubahan 2022 saat audiensi dengan Komisi V DPRD Jabar.

"Jadi belum dibayar. Sekarang kalau dihasil (audiensi) itu Rp 523 ribu per siswa (APBD perubahan). Kekurangannya itu nanti pada di (APBD) murni 2023," kata Iyan.

""Ada yang sudah melakukan pinjaman, menutupi (gaji guru) dengan pinjam juga ke yang lainnya. Yang penting proses kegiatan belajar berjalan . Saya minta gubernur untuk mencairkan bantuan BPMU ini," ucap Iyan menambahkan.

Sementara itu, Kepala Bidang SMA Disdik Jabar I Made Supriatna menerima audiensi para kepala sekolah MA. Supriatna mengaku pihaknya tak punya wewenang lebih terkait pencairan BPMU. Sebab, anggaran BPMU ada di Biro Kesra Jabar.

"Hanya menerima audiensi berkaitan dengan BPMU di MA. Anggaran itu sudah tidak ada lagi di Disdik Jabar. Jadi ada di Biro Kesra. Mereka tidak ada apapun sebenarnya dengan Disdik Jabar. Jadi hari ini, mereka itu ingin ketemu Pak Gubernur," ucap Supriatna.

(sud/yum)