Jawaban DPRD soal Tuntutan Tenaga Honorer Sumedang

Jawaban DPRD soal Tuntutan Tenaga Honorer Sumedang

Nur Azis - detikJabar
Rabu, 12 Okt 2022 23:36 WIB
Demo pegawai honorer di Sumedang.
Demo pegawai honorer di Sumedang. (Foto: Nur Azis)
Sumedang -

DPRD Sumedang menyatakan beberapa kesimpulan hasil audiensi dengan Forum Honorer Sumedang yang menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumedang, Rabu (12/10/2022). Salah satunya menyinggung soal sistem outsourcing.

Wakil Ketua DPRD Sumedang Jajang Heryana mengungkapkan, pihak DPRD saat ini masih fokus menyelesaikan usulan yang diajukan Pemkab Sumedang terkait formasi perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) bagi sebanyak 1.122 tenaga honorer.

Pasalnya, kata Jajang, dari angka yang diusulkan, saat ini baru 980 tenaga honorer yang mendapat respons dari Kemenpan-RB atau menyisakan 142 orang tenaga honorer.


"Pemda Sumedang sudah menyampaikan susulan untuk 142 orang dengan menyurati kembali ke sana (Kemenpan-RP), akan tetapi ada hal yang tidak singkron kaitannya dengan susulan tersebut, karena jawaban Kemenpan-RB, untuk formasi P3K ini diperuntukan untuk tenaga guru," paparnya.

Terkait hal itu, sambung Jajang, pihaknya bersama PLH Sekda Sumedang dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) akan mengusahakan bagi 142 tenaga honorer tersebut agar dapat diusulkan kembali sesuai dengan jumlah usulan awal pada 28 Juni 2022, yakni sebanyak 1.122 tenaga honorer dan tenaga teknis non-ASN.

Jajang melanjutkan, bagi tenaga teknis dan tenaga lainnya seperti tenaga sopir, tenaga kebersihan dan tenaga keamanan, pihaknya bersama Pemkab Sumedang akan terlebih dulu melakukan kajian kaitannya dengan kemampuan keuangan daerah.

"Syukur-syukur nanti upah, penggajiannya atau insentifnya bisa sesuai dengan UMR kabupaten," ujarnya.

Jajang mengatakan, Pemkab Sumedang dipastikan nantinya akan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk penerapan sistem outsourcing. Hal itu dilakukan agar para tenaga honorer yang saat ini belum masuk ke dalam formasi baik itu PNS atau pun P3K dapat terwadahi.

"Karena nanti dipastikan akan ada outsourcing yang dilakukan Pemda dengan pihak ketiga untuk menunjuk pegawai-pegawai yang hari ini belum bisa diwadahi dalam formasi PNS atau P3K, formasinya nantinya masuk di outsourcing," paparnya.

Ia pun menegaskan tenaga honorer terdata adalah tenaga honorer yang mulai bekerja dari sebelum tanggal per 31 Desember 2021. Hal itu sebagaimana surat edaran yang dikeluarkan Kemenpan-RB Nomor 85 Tahun 2022.

"Jadi tidak ada pengakuan kepada orang-orang yang baru di luar satu tahun atau yang masuk sesudah 31 Desember 2021," ujarnya.

Jajang menyebut, data honorer tersebut akan ditutup oleh Pansus Dewan per 31 Oktober 2022 nanti. "Atau saat Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) dari Bupati terkait pendataan non-ASN yang ada di Sumedang disampaikan ke Kemenpan-RB," ucapnya.

Berita sebelumnya, ratusan tenaga honorer dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkab Sumedang menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Sumedang, Rabu (12/10/2022) siang. Mereka menuntut terkait kejelasan soal status mereka kedepannya.

Mereka yang tergabung dalam Forum Honorer Sumedang ini, berunjuk rasa dengan cara berorasi sambil membawa spanduk yang bertuliskan sejumlah tuntutan. Mereka terdiri dari tenaga honorer kategori 2 (k2) dan tenaga teknis non-ASN dari SKPD yang ada.

Salah seorang anggota Forum Honorer Sumedang yang juga salah satu tenaga teknis non-ASN di salah satu SKPD, Nirwan mengungkapkan, dirinya menuntut kejelasan soal statusnya yang hingga kini belum ada kejelasan.

"Tuntutannya, khususnya untuk tenaga teknis inikan tidak ada formasi dan tidak ada kesempatan (pengangkatan menjadi ASN), kami menuntut adanya pengangkatan," terangnya kepada detikjabar di lokasi, Rabu (12/10/2022).

Ia melanjutkan, tuntutan lainnya datang dari tenaga honorer kategori 2 yang mengalami nasib serupa. Dimana hingga kini belum ada kejelasan soal pengangkatan menjadi PNS.

"Itu dari tahun ke tahun tenaga honorer kategori 2 itu sampai saat ini belum ada penyelesaiannya atau pengangkatannya," ujarnya.

(orb/orb)