Jelang Hari Kesehatan Jiwa, Pemasungan Masih Tinggi di Sukabumi

Jelang Hari Kesehatan Jiwa, Pemasungan Masih Tinggi di Sukabumi

Syahdan Alamsyah - detikJabar
Selasa, 04 Okt 2022 13:44 WIB
Cup Santo, Kepala Sentra Phalamartha, Kementrian Sosial RI di Aura Welas Asih.
Cup Santo, Kepala Sentra Phalamartha, Kementrian Sosial RI di Aura Welas Asih. (Foto: Syahdan Alamsyah/detikJabar)
Sukabumi -

Jelang peringatan hari Kesehatan Jiwa Sedunia yang jatuh pada 10 Oktober nanti, keprihatinan membisik dari Kabupaten Sukabumi. Tingkat pemasungan di salah satu kabupaten terluas di Jawa dan Bali itu terbilang masih tinggi.

Hal itu diungkap Cup Santo, Kepala Sentra Phalamartha, Kementerian Sosial RI. Menurut Cup, masih minimnya kesadaran masyarakat dalam penanganan gangguan jiwa membuat angka pemasungan tinggi.

"Apakah ini menggambarkan situasi nasional atau tidak, yang jelas populasi pemasungan di Kabupaten Sukabumi cukup tinggi. Baru-baru ini kami membebaskan di daerah Cibadak, kemudian Cisaat," kata Cup saat ditemui detikJabar dalam sebuah kegiatan di Panti Aura Welas Asih, Palabuhanratu, Selasa (4/10/2022).


Soal data pasti jumlah pemasungan dikatakan Cup tersimpan rapi di kantornya, namun secara keseluruhan jumlah pembebasan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terpasung mencapai belasan di tahun 2021.

"Jumlah (pasti) saya harus melihat data, tapi yang jelas tahun kemarin 2021 kita sudah membebaskan 15 orang. Lalu untuk tahun ini, sampai September kami sudah membebaskan 9 orang. Informasi soal itu kami peroleh dari masyarakat," ujar Cup.

"Ketika kami mendengar ada keluarga yang dipasung otomatis kami merespon dan kami akseskan ke pelayan rumah sakit jiwa. Seperti halnya kemarin ada anak usia 13 tahun, anak itu dipasung, sekaligus rangkaian hari kesehatan jiwa kami respon langsung dan hari ini sudah mendapatkan layanan di RS Marzuki Mahdi," sambungnya.

Terkait faktor, Cup menjelaskan ada banyak ragam penyebab pemasungan masih terjadi. Selain faktor ekonomi juga karena faktor pemahaman keluarga terhadap penderita gangguan kejiwaan.

"Pertama faktor ekonomi, kedua faktor pemahaman keluarga terhadap ODGJ, ketiga faktor lelah, capek karena terlalu lama ngurusin kitu-kitu wae teu anggeus (begitu-begitu saja tidak beres) akhirnya ambil jalan pintas dipasung dan beranggapan itu lebih bagus," kata Cup.

"Sebenaenya niatnya bagus, menjaga dia supaya tidak kabur jauh, menjaga dia supaya tidak merusak dan melukai orang lain. Tapi yang harus diingat pemasungan itu melanggar hak asasi manusia," sambungnya.

Cup mengimbau ketika ada keluarga yang menunjukan gejala gangguan mental segera memeriksakan dan pendampingan. "Dampingi, tunjukan perhatian dan kasih sayang dia bukan siapa-siapa dia hanya penyakit bukan suatu kiriman atau apa tapi penyakit medis yang bisa diobati, setiap penyakit pasti ada obatnya," pungkasnya.

(sya/yum)