Tak Ada Anggaran, 115 Personel Satpol PP di Bandung Barat Dirumahkan!

Tak Ada Anggaran, 115 Personel Satpol PP di Bandung Barat Dirumahkan!

Whisnu Pradana - detikJabar
Senin, 03 Okt 2022 15:30 WIB
Satpol PP KBB Mogok Kerja
Satpol PP KBB Mogok Kerja (Foto: Whisnu Pradana/detikJabar)
Bandung Barat -

Ratusan personel Satpol PP Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang berstatus Tenaga Kerja Kontrak (TKK) mengalami nasib kurang beruntung lantaran harus dirumahkan terhitung sejak 1 Oktober 2022 kemarin.

Penyebabnya yakni Pemerintah Kabupaten Bandung Barat hanya menganggarkan gaji untuk tenaga honorer sampai bulan September. Artinya selama Oktober-Desember tak ada anggaran gaji untuk pegawai honorer.

"Betul sudah dirumahkan. Sekarang saya masih komunikasi dengan Pemda dan DPRD soal nasib kami," ujar Ketua DPD Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN) KBB,Usep Komarudin kepada wartawan di Kantor Pemda KBB, Senin (3/10/2022).


Usep mengatakan mereka dirumahkan secara lisan tanpa ada surat resmi yang diberikan oleh dinas yang menaungi mereka. Padahal mereka tak mempermasalahkan jika memang harus dirumahkan namun tentunya mesti sesuai aturan.

"Sebetulnya saya pribadi tidak masalah. Tapi baiknya kan diberikan keterangan tertulis, terkait kelanjutannya bagaimana, dasarnya mana. Jangan hanya obrolan saja," ucap Usep.

Sementara itu Kepala Satpol PP KBB,l Asep Sehabudin mengatakan 115 TKK yang dirumahkan tak bersifat permanen. Melainkan hanya sampai Desember 2022 sehingga di awal tahun 2023 mereka bisa mulai bekerja lagi.

"Jadi untuk sekarang off dulu karena uangnya (gaji) juga nggak ada. Tapi nanti dimulai lagi pada Januari (2023) kalau anggarannya sudah ada pada APBD murni," kata Asep.

Asep mengatakan semua TKK itu terpaksa dirumahkan tidak ada penambahan anggaran untuk gaji TKK dari anggaran perubahan. Alhasil gaji TKK di sisa tiga bulan sampai Desember 2022 tak akan bisa terbayarkan.

"Jadi, di dalam APBD perubahan itu gaji TKK untuk 3 bulan tidak dianggarkan kembali. Ya akhirnya tidak bisa membayarkan gaji," ucap Asep.

Asep mengatakan, untuk membayar gaji semua TKK itu pihaknya membutuhkan anggaran sekitar Rp 900 juta karena gaji satu orang TKK Rp 3,2 juta hingga Rp 3,5 juta per bulan tergantung masa kerja dan tingkat pendidikan.

"Jadi kurangnya Rp 900 juta, makanya sejak 1 Oktober 2022 kemarin mereka sudah off. Tapi itu sudah kami beritahukan kepad



Simak Video "Tampang Pasutri yang Sekap dan Siksa ART di Bandung Barat"
[Gambas:Video 20detik]
(dir/dir)