KPU Majalengka Bantah Tuduhan Bawaslu soal Pelanggaran Verifikasi

KPU Majalengka Bantah Tuduhan Bawaslu soal Pelanggaran Verifikasi

Erick Disy Darmawan - detikJabar
Sabtu, 01 Okt 2022 18:23 WIB
Ilustrasi gedung KPU
Ilustrasi KPU (Foto: Andhika Prasetia/detikcom)
Majalengka -

KPU Majalengka akhirnya membuka suara setelah dilaporkan Bawaslu setempat. KPU membantah terkait tuduhan Bawaslu yang menyebut adanya dugaan pelanggaran verifikasi administrasi politik (Parpol).

KPU dituduh telah melanggar pasal 39 ayat 1 dan 40 ayat 4 PKPU nomor 4 tahun 2022. Pasalnya pada saat verifikasi kegandaan anggota Parpol, KPU tidak menghadirkan secara langsung yang bersangkutan, melainkan melakukan verifikasi melalui video call.

Ketua KPU Majalengka Agus Syuhada mengklarifikasi tudingan tersebut. Ia berujar, verifikasi melalui video call merupakan kewenangan KPU RI. Pihaknya telah melakukan mekanisme verifikasi sesuai dengan aturan dan arahan KPU RI.


Verifikasi menggunakan metode video call tertuang dalam PKPU 4 tahun 2022 yang pedoman teknisnya ada dalam keputusan KPU RI nomor 346 tahun 2022. Salah satu pasal dalam keputusan KPU tersebut memperbolehkan verifikasi administrasi lewat video call.

"Regulasi tentang verifikasi melalui video call harus dipahami secara komprehensif integral. Kalau pembacaannya parsial maka dipastikan akan salah memahami aturan tersebut," kata Agus kepada detikJabar, Sabtu (1/10/2022).

"Dalam verifikasi kegandaan anggota Parpol bagi yang tidak bisa datang langsung ke kantor KPU Kabupaten/kota bisa menggunakan metode video call. Itu tujuannya untuk memudahkan partai politik," jelas dia menambahkan.

Agus menyampaikan terkait pelaporan ini dianggap menyudutkan pihaknya. Sebab, pada saat pelaksanaan verifikasi kegandaan anggota Parpol, Bawaslu ikut mengawasi bahkan memverifikasi.

"Ketua Bawaslu dan Komisionernya ikut mengawasi saat itu. Bahkan Ketua Bawaslu duduk di kursi verifikator, dan ikut bertanya kepada yang bersangkutan. Padahal Bawaslu harusnya mengawasi aja," ujar dia.

Menurut Agus, jika memverifikasi menggunakan video call dianggap sebagai pelanggaran. Bawaslu seharusnya mencegah, menegur atau memberikan masukan kepada KPU, bukan malah ikut mengklarifikasi.

"Ya artinya jika seperti itu mereka melakukan pembiaran. Seharusnya ditegur ditempat, ini kan enggak. Mereka juga telah melanggar Perbawaslu 3 tahun 2018 pasal 7 ayat 2 dan melanggar KUH Perdata pasal 1366," ucap Agus.



Simak Video "Penampakan Rumpun Bambu Muncul dari Batu Raksasa di Majalengka"
[Gambas:Video 20detik]
(dir/dir)