Pemkab Bandung Anggarkan Rp 31 M buat Hadapi Inflasi

Pemkab Bandung Anggarkan Rp 31 M buat Hadapi Inflasi

Erika Dyah - detikJabar
Kamis, 29 Sep 2022 19:30 WIB
Rapat Paripurna DPRD Bandung
Foto: Pemkab Bandung
Jakarta -

Bupati Bandung Dadang Supriatna mengungkap pengesahan APBD Perubahan 2022 dilakukan guna menyikapi inflasi daerah pasca-kenaikan harga BBM. Pemkab Bandung menganggarkan sebesar Rp 31 M buat menghadapi inflasi.

"APBD Perubahan 2022 ini, lebih menyentuh bagaimana untuk mengimbangi inflasi. Pemkab Bandung yang saat ini kurang lebih sudah menganggarkan sebesar Rp 31 miliar, untuk menyikapi inflasi tersebut," kata Dadang dalam keterangan tertulis, Kamis (29/9/2022).

Dalam rapat paripurna DPRD, ia menambahkan Pemkab Bandung juga menggulirkan sejumlah program yang mana bisa untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung, Soreang ini membahas pengesahan RAPBD-Perubahan tahun 2022, pengantar nota APBD 2023, dan beberapa buah Raperda lainnya.


"Yang tentunya, saya berharap dengan adanya APBD-Perubahan 2022 ini, lebih spesifik. Untuk totalnya sampai Rp 6,4 triliun dari anggaran APBD murninya Rp 4,8 triliun dan sekarang sudah mencapai Rp 6,4 triliun," kata Dadang Supriatna.

Menurut Dadang, ada beberapa masukan yang didapat pihaknya. Baik dari DBH (Dana Bagi Hasil) serta transfer dari pemerintah pusat, sehingga jika diakumulasikan mencapai Rp 6,4 triliun.

"APBD-Perubahan itu diarahkan pula pada prasarana dan sarana pendidikan, kesehatan, dan ini dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hak dasar masyarakat," ujarnya.

Di sisi lain, Bupati Bandung juga menyikapi pengesahan tiga Raperda menjadi Perda, yakni Perda tentang Perlindungan Mata Air yang merupakan Raperda murni prakarsa dari DPRD Kabupaten Bandung atau Raperda inisiatif sebelumnya.

Selain itu, ada pengesahan Perda tentang Retribusi Tenaga Kerja Asing dan pengesahan Perda tentang Ketahanan Keluarga yang sebelumnya merupakan usulan dari eksekutif.

"Itu kan (air) suatu kebutuhan, karena ini sudah ada Undang-Undang. Ada yang lintas sektoral dan sifatnya lokal. Kebutuhan air baku otomatis menjadi kebutuhan dasar masyarakat, yang tentunya mana saja daerah-daerah yang harus kita amankan sebagai konservasi dan daerah-daerah mana sebagai penyuplai, " jelasnya.

Ia mengungkapkan berdasarkan penghitungan baru 8 persen rumah tangga masyarakat Kabupaten Bandung yang sudah terpenuhi air. "Sehingga di sini harus ada ketentuan bagaimana untuk bisa lebih fokus melayani hak dasar masyarakat," tandasnya.

Ia juga membahas terkait pengesahan Raperda tentang Retribusi Tenaga Kerja Asing yang datang dan berada di Kabupaten Bandung. Menurutnya, Perda ini harus ditertibkan sehingga ke depannya bisa menjadi suatu pendapatan asli daerah (PAD).

"Kabupaten Bandung yang notabene lahannya yang subur. Saya yakin kalau ini lebih diperdalam dan di-Perdakan, ini akan lebih menguatkan untuk lebih secara spesifik dalam rangka penentuan titik lokus ke depan," pungkasnya.



Simak Video "Jokowi Sentil Daerah yang Inflasinya Tinggi: Hati-hati!"
[Gambas:Video 20detik]
(ncm/ega)