.webp)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian kembali menggelar Operasi Pasar Murah (OPM) bersubsidi di Daerah Pembangunan (DP) II, VI dan VII, Selasa (27/9). Pusat kegiatan tersebut terpusat di Kantor Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung.
Kegiatan OPM tersebut dilaksanakan oleh Bupati Bandung H.M Dadang Supriatna didampingi Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Dicky Anugrah.
Dalam kegiatan tersebut, Dadang mengatakan OPM bersubsidi menyasar masyarakat rawan pangan. Ia juga mengatakan untuk mengatasi agar tidak salah sasaran, penyaluran OPM didasarkan pada data yang telah disampaikan Puskesos dan aparat desa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dalam penyalurannya pun berdasarkan pada data yang disampaikan Puskesos dan aparat desa lainnya, sehingga dikemas supaya tidak terjadi double penerima OPM Bersubsidi tersebut," kata Dadang dalam keterangan tertulis, Selasa (27/9/22).
Lebih lanjut, ia mengatakan OPM bersubsidi diberikan ke desa-desa yang berada di 31 kecamatan. Namun, untuk pelaksanaannya baru tercapai di 22 kecamatan. Selain itu, penyaluran saat ini baru mencapai 24.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan diharapkan bisa mengurangi beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
"Nanti pada APBD Perubahan di 9 kecamatan lagi," katanya.
Pada kesempatan tersebut, Dadang juga mengapresiasi berbagai pihak yang berhasil menurunkan angka inflasi di Kabupaten Bandung. Menurutnya, ini adalah hasil dari kerja sama dari berbagai pihak.
"Alhamdulillah, saya mendapat kabar bahwa kemarin inflasi Kabupaten Bandung yang asalnya 4,94%, sekarang menurun menjadi 4,1%, artinya mengalami penurunan 0,84% dan Ini apresiasi yang harus saya sampaikan, terutama kepada warga masyarakat Kabupaten Bandung, RT, RW, Kades, Camat, termasuk TNI dan Polri, Pak Kapolresta, Pak Dandim karena ini Ini semua atas kerja bareng semuanya, semua stakeholder. Ini suatu hasil yang kita lakukan bersama-sama" katanya.
Selain itu, Pemkab Bandung juga telah menyiapkan anggaran dari DAU (Dana Alokasi Umum) sebesar 2% atau senilai Rp 13,5 miliar.
"Di samping itu juga kita anggarkan sekitar Rp 9 miliar, sehingga totalnya sekitar Rp 22 miliar. Alhamdulillah, Kabupaten Bandung juga mendapat DID (Dana Insentif Daerah) atau tambahan dari pusat karena atas dasar prestasi Pemerintah Kabupaten Bandung, sehingga total untuk yang persediaan anggaran untuk menghadapi inflasi sekitar Rp 31 miliar," ucapnya.
Di sisi lain, Dadang berharap dengan adanya program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), padat karya, dan berbagai program lainnya yang berasal dari APBD, maka masyarakat Kabupaten Bandung bisa terbantu.
"Sembako juga nanti akan diberikan juga untuk buruh, untuk pekerja-pekerja lainnya dan masyarakat yang belum mendapatkan penghasilan atau bekerja tetap. Kita siapkan program padat karya," pungkasnya.
Untuk diketahui, sehari sebelumnya, Senin (26/9) kegiatan serupa juga digelar di DP III dan IV yang dilaksanakan di Kantor kecamatan Cileunyi, juga dilanjutkan di DP V di Kantor Kecamatan Solokanjeruk.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan masyarakat yang menjadi sasaran OPM Bersubsidi, jajaran Forkopimda dan Forkopimcam di masing-masing kecamatan.
(ncm/ega)
