Petani Sukabumi Turun ke Jalan Minta Kejelasan Reforma Agraria

Petani Sukabumi Turun ke Jalan Minta Kejelasan Reforma Agraria

Siti Fatimah - detikJabar
Kamis, 29 Sep 2022 17:27 WIB
Demo petani dan mahasiswa di Kantor ATR/BPN Kabupaten Sukabumi.
Demo petani dan mahasiswa di Kantor ATR/BPN Kabupaten Sukabumi. (Foto: Siti Fatimah/detikJabar)
Sukabumi -

Ratusan petani dan mahasiswa kembali berunjuk rasa di depan Kantor ATR/BPN Kabupaten Sukabumi, Kamis (29/9/2022). Petani yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia (SPI) itu menuntut untuk kejelasan konflik lahan prioritas reforma agraria di tiga daerah Kabupaten Sukabumi.

Pantauan detikJabar di Jalan Suryakencana, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, aksi tersebut dibumbui dengan saling dorong antar massa dan aparat kepolisian. Massa meminta agar masuk ke dalam gedung karena tak adanya pejabat yang menemui massa.

Setelah berselang beberapa jam, Kepala ATR/BPN Kabupaten Sukabumi B. Wijanarko akhirnya keluar dan menemui peserta aksi. Satu per satu perwakilan petani dan mahasiswa menyampaikan orasi di depan pejabat negara tersebut.


Ketua DPC SPI Sukabumi Rojak Daud mengatakan pihaknya menuntut penyelesaian konflik agraria, khususnya di Kabupaten Sukabumi.

"Khususnya yang menjadi prioritas usulan SPI di pusat kan ada 137 lokasi di seluruh Indonesia. Di Kabupaten Sukabumi ada 3 lokasi prioritas yang harus diselesaikan," kata Rojak kepada awak media, Kamis (29/9/2022).

Ketiga lokasi yang dipermasalahkan itu adalah mengenai Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) di Desa Pasir Datar indah dan Desa Sukamulya, Caringin, Kabupaten Sukabumi.

LPRA kedua yaitu di Kecamatan Jampang Tengah, eks HGU (Hak Guna Usaha) oleh perusahaan seluas 1.654 hektare. Dia menyebut, HGU perusahaan itu sudah berakhir pada 2016 lalu dan terindikasi sebagai tanah terlantas.

"HGU-nya berakhir di 2016 tetapi sampai saat ini eksistingnya itu 95 persen, itu memang sudah menjadi lahan pertanian. Dengan jumlah petani 2.000 orang seluruh area sudah dikuasai oleh petani," tambahnya.

Terakhir, LPRA yang ada di dua Kecamatan meliputi Kecamatan Jampang Tengah dan
Kecamatan Lengkong atas nama salah satu perusahaan seluas 1.600 hektare.

"Persoalannya sejak 2016 petani dilaporkan ke polisi sehingga kita laporkan ke pusat. Jumlah petani di area itu sekitar 1.000 orang. Hampir seluruh area sudah dikuasai oleh masyarakat sebagai pemukiman dan lahan pertanian," kata Rojak.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi B. Wijanarko menjawab terkait tuntutan petani. Dia mengatakan petani penggarap pada dasarnya menuntut hak atas tanah dari eks HGU yang sudah berakhir dan yang sedang mengajukan permohonan perpanjangan.

"Itu sah-sah saja karena memang agenda reforma agraria itu adalah proyek atau kegiatan strategis nasional yg memang diamanatkan oleh bapak Presiden untuk dilaksanakan di setiap daerah. Tiga lokasi itu lokasi prioritas kedua reforma agraria berdasarkan data atau pengajuan dari KSP ke Kementerian ATR/BPN," katanya.

Dia mengungkapkan, proses permohonan perpanjangan HGU atau HGB perusahaan di lokasi prioritas itu sudah dihentikan sementara, khususnya untuk dua perusahaan sampai menunggu penyelesaian penyisihan lahan untuk reforma agraria sebesar 20 persen dari luas lahan.

"Tahun 2023 tiga lokasi ini (reforma agraria). Kan ada tahapannya, nggak langsung tiba-tiba dibagi sertifikat, harus dipersiapkan calon penerimanya, bidang tanahnya, harus dibawa ke sidang panitia pertimbangan di mana ketuanya Pak Bupati," ujarnya.

Saat ini, proses reforma agraria di lokasi prioritas itu masih dalam tahap penyiapan lokasi penyisihan. Dia juga menyebut, lokasi reforma agraria berasal dari kesepakatan antara perusahaan swasta, masyarakat dan desa.

"Bukan kami. Itu kan yang punya tanah perkebunan, yang menggarap petani, mereka silahkan berunding dan disepakati lahan bagian mana daei 20 persen yang akan diredistribusikan," jelas Wijanarko.

Dia juga memberikan benang merah atas permasalahan reforma agraria. Menurutnya, konflik itu didasari atas tidak adanya kesepakatan antar berbagai pihak.

"Sebetulnya tinggal mencapai kesepakatan, berapa luasan yang harus didisihkan (perusahaan) untuk petani penggarap dan lokasinya dimana. Satu sisi petani bertahan di lokasi yang sedang mereka garap, tapi di satu sisi perusahaan ingin mereka tersentral, tidak bolong-bolong. Nah ini yang harus ditempuh oleh masyarakat dan perusahaan," katanya.

"Kami bolak-balik menyarankan agar segera ada kesepakatan tapi pelaku antara perusahaan dan masyarakat, mereka lah yang menentukan. Kalau dilaksanakan dengan kepala dingin tidak ada provokasi, tidak ada pihak yang tidak berkepentingan, saya yakin masyarakat bisa menggarap tanah pun sudah bersyukur," tutup Wijanarko.

(orb/orb)